Gubernur Minta Pejabat Banten Harus Jujur Dan Amanah

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tengah):  bekerja dengan efektif. 
(Foto: Istimewa)    

NET - Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengajak pejabat Provinsi Banten, untuk bersama-sama membangun Provinsi Banten serta menjadi pejabat yang amanah dan jujur.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur pada kegiatan pembukaan Diklat PIM IV Provinsi Banten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang, Senin (9/7/2018).

“Peserta Diklat PIM IV Provinsi Banten harus memiliki sikap jujur dan amanah. Mentalitas serta budaya kemimpinan harus menjadi fokus dalam Diklat tersebut. Selama ini, Banten dinilai sebagai provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, dan pejabat pemerintah menjadi titik yang sangat rentan untuk melakukan hal tersebut,” ujar Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.

Gubernur merasa efektifitas dalam melakukan perkerjaan menjadi keharusan yang dimiliki para pejabat di Provinsi Banten. “Bilamana para pejabat mampu bekerja dengan efektif, saya fikir pekerjaan yang dilakukan akan semakin baik dan akan sesuai dengan target bahkan lebih cepat dari target tersebut.” ujar Gubernur.

Gubernur menilai dengan melarang ataupun memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan kesalahan adalah suatu tanggungjawab yang diemban untuk melindungi pejabat itu sendiri. Permasalahan sumber daya manusia sebagai masalah utama yang ada di Provinsi Banten. “Kita harusnya malu kalau kita melakukan kesalahan, kalau tidak disiplin, apapun kesalahannya kita mestinya malu. Supaya tidak diulangi lagi,” tukas Gubernur.

Menurut Gubernur, untuk menjadi pejabat negara tentunya harus memiliki sikap profesional, kompetensi, skill (kemampuan) khusus sesuai bidang dan tentunya bekerja secara proporsional serta penuh tanggung jawab. Gubernur juga meminta para pejabat untuk memiliki kreativitas serta inovasi dalam melakukan pekerjaannya supaya menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.

Gubernur menambahkan rasa bangga menjadi pegawai negeri yang selama ini menjadi budaya masyarakat, harusnya diseimbangkan dengan kinerja yang lebih baik lagi. Sehingga, kesan buruk yang banyak muncul di kalangan masyarakat tentang pegawai negeri sipil bisa dijawab dengan prestasi. (*/ril)