 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim (berdiri tengah) bersama wartawan. (Foto: Istimewa) |
NET - Pelayanan kesehatan menjadi
salah satu fokus kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten. Salah satunya melalui program berobat gratis seluruh rumah
sakit yang ada di Provinsi Banten.
Meski Pemerintah pusat sudah
menjalankan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Pelayanan
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Gubernur Wahidin Halim menegaskan akan tetap
menjalankan program biaya berobat gratis terutama terhadap 2 juta jiwa keluarga
tidak mampu.
Wahidin menyebutkan biaya berobat gratis yang diterapkan pihaknya
tidak lain untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan mengcover kebutuhan masyarakat.
Walau ada BPJS, faktanya masih ada dua juta orang lebih yang belum terlayani.
"Upaya-upaya yang kami
lakukan ini sangat penting dan tidak bertentangan, karena tujuannya sama
membantu masyarakat," ujar Wahidin saat pertemuan dengan sejumlah wartawan
di salahsatu rumah makan di Kebon Nanas, Kota Tangerang, pada Rabu (28/2/2018).
Diungkapkan Wahidin, dua juta
orang yang belum terlayani BPJS karena tidak mampu membayar iuran bulanan
membuat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Banten. Maka itu, Pemerintah berkewajiban membantu masyakaratnya.
"Coba siapa yang tega melihat
warga ke rumah sakit ditolak gara-gara gak punya BPJS? Kalau kita mau membantu,
masa dianggap melanggar undang-undang? itu logika mana yang dipakai,"
jelasnya.
Mantan Walikota Tangerang dua
periode itu mempersilahkan bagi yang mampu untuk mengikuti BPJS, tapi bagi yang
tidak mampu akan digratiskan biaya pengobatannya.
"Orang masuk rumah sakit juga
kan tidak semua dilayani BPJS atau tidak dicover keseluruhan, coba siapa yang
tanggung jawab sementara mereka tidak punya uang," tuturnya.
"Oleh karena itu, ikhtiar
kami mengakses warga bisa diakomodasi biaya berobat gratis. UUD (Undang-Undang-red)
1945 juga menyebutkan warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan,"
imbuhnya lagi.
Saat ini, lanjut Wahidin, pihaknya
sedang berusaha mengatasi persoalan ini dengan cara bernegosiasi bersama Pemerintahan
pusat. Sistem yang dipakai yakni berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada
umumnya yang mengaharuskan peserta membayar premi sejak awal.
"Negosiasi dengan Pemerintahan
pusat yaitu, kami akan mendaftarkan semua warga miskin di Banten sebagai BPJS
Kesehatan. Tapi tidak ada kewajiban untuk membayar premi setiap bulannya,"
ucapnya.
Ditambahkan Wahidin, dengan
program unggulan yang dia terapkan akan menangging seluruh biaya rumah sakit
sampai operasi. Anggarannya pun sudah disediakan dan APBD Banten mampu
menjalankan program tersebut.
"Jadi kalau ada rumah sakit yang menolak
pasien dengan tidak cukup alasan, saya akan berikan sanksi, kalau bisa dicabut
ijin operasionalnya," tukas dia. (*/ril)
0 Comments