Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tengah) memperhatikan hasil produksi pertanian olahan yang dipamerkan di halaman Hotel Trans Luxury. (Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com) |
NET -
Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan agenda kerjasama
perdagangan hasil komoditas pertanian antar daerah dianggap penting. Keinginan
Banten untuk memajukan dalam bidang agrobisnis karena potensi menunjang dan akan menguntungkan petani.
"Saya pada Rakernas
kali ini bakal fokus membicarakan konektivitas dan sinergitas antar provinsi di
Indonesia dalam bidang agrobisnis," ujar Gubernur Banten H. Wahidin Halim
kepada wartawan ditemui di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota
Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/2/2018).
Dalam Rakernas itu,
APPSI memetakan kembali potensi setiap
provinsi di Indonesia. “Kita akan bertukar kebutuhan seperti daging sapi banyak
dipakai masyarakat pulau Jawa dari wilayah Nusatenggara Tenggara Timur,” tutur
Wahidin.
Banten untuk saat ini,
kata Gubernur, belum konsentrasi mengembangkan budidaya sapi potong. Tetapi
Banten sejatinya banyak mempunyai komoditas pertanian yang dibutuhkan
masyarakat luar daerah.
Hanya, kata Wahidin,
belum mampu dioptimalkan. Sekarang eranya untuk dibikin perubahan mengangkat
derajat petani.
Menurut Wahidin, kalau Peraturan
Daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Agrobisnis yang sedang dibahas bersama DPRD Banten sudah rampung, potensinya
akan baik bagi pertanian dan juga program APPSI.
"Banten mempunyai
banyak komoditas andalan. Jagung, kedelai, cabai, dan banyak lagi. Nanti
polanya memberikan bantuan pupuk dan penyuluhan kepada petani. Hasil panen petani,
kita serap dengan harga bersaing," kata Wahidin yang akrab disapa WH.
Maka ke depan akan
memotong jalur tengkulak yang kerap merugikan petani. Ini bagus untuk
mengakomodir kebutuhan masyarakat Banten dahulu. "Maka itu ke depan juga
Banten akan mempunyai Pasar Induk. BUMD Agrobisnis sudah ada tapi akan lebih
bagus jika ditopang adanya Pasar Induk," terang WH.
Kalau kebutuhan pertanian
Banten tercukupi maka bisa dilakukan
program kerjasama sektor perdagangan pertanian APPSI.
Acara yang berlangsung
selama tiga hari sejak tanggal 21 hingga 23 Febuari 2018 tersebut dihadiri 33
Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam Rakernas kepala
daerah tingkat 1 itu sempat menggelar diskusi
panel dilanjutkan penandatanganan kesepakatan atau MoU tentang
kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah
Dalam pembahasan
tersebut disebutkan selama ini kebutuhan komoditas hasil tani di sejumlah daerah mengandalkan produk impor.
"Perdagangan antar
daerah itu memperkuat perekonomian nasional yang didukung dengan kemandirian
kita semua. Semua daerah punya kelebihan produk dan komoditas yang mungkin
dibutuhkan provinsi lain," ujar Yasin Limpo, Ketua APPSI yang juga Gubernur
Sulawesi Selatan, kepada wartawan di sela acara.
Menurutnya, langkah
tersebut dapat menekan aktivitas impor yang dilakukan sebagain provinsi untuk
memenuhi kebutuhan komoditasnya. Selama ini, persoalannya hubungan antar
provinsi di Indonesia belum terjalin baik.
"Semua akselerasi
terorientasi ke luar negeri. Nanti, kita tidak perlu impor tekstil lagi karena
ada di Jabar, juga beras ada di Sumsel, itu yang kita coba silangkan antar satu
dengan yang lain," ucapnya.
Hasil dari rapat
tersebut, kata Yasin, akan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo. Dia
menegaskan, APPSI akan meminta solusi pendampingan dari pemerintah pusat untuk
mewujudkan rancangan tersebut. (*/ril)
0 Comments