![]() |
Gubernur Banten H. Wahidin Halim: tidak boleh ada pungutan. (Foto: Istimewa) |
PEMERINTAH Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan
kualitas pendidikan di Provinsi Banten, salah satunya dengan memberikan
pendidikan gratis bagi siswa Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/
SMK) di Provinsi Banten.
Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan definisi sekolah gratis sangat
sederhana, yaitu pihak sekolah tidak meminta uang iuran kepada siswa, itu sudah
disebut gratis.
"Pendidikan gratis itu berarti kepala sekolah atau komite sekolah,
jangan mintain duit (uang), itu geratis namanya. Selama ini kan masyarakat mengeluh
dimintain uang buat iuran maupun pembangunan," ujar Wahidin Halim di
Gedung DPRD Banten, Selasa (21/11/2017).
Wahidin mengatakan pihaknya telah menganggarkan untuk pembangunan unit
sekolah baru (USB) dan rehabilitasi ruang kelas baru (RKB) pada tahun anggaran
2018.
"Sekarang, kita yang bangun sekolahnya, dari BOSDa tadi untuk gaji
guru dan sebagainya. Kita akan lihat berapa dari kebutuhan komite
sekolah," ungkapnya.
Selain itu, mantan Walikota Tangerang itu juga menegaskan pihaknya tidak
segan-segan akan menindak jika masih ada sekolah yang meminta-minta iuran dari
siswa ataupun wali siswa.
"Kalau ada (pungutan) ya, diganti saja kepala sekolahnya, dilaporin,
itu bukan pungli namanya, tapi itu udah korupsi," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Ardius Prihantono mengatakan pada 2018,
peningkatan anggaran yang akan dialokasikan di Dindikbud terdapat peningkatan
100 persen atau terdapat Rp1 triliun untuk belanja langsung.
Menurutnya, dana tersebut akan dialokasikan untuk penambahan dana alokasi
khusus (DAK) non fisik untuk BOS SMK dan SMA serta pengadaan tanah untuk 55
unit sekolah baru (USB).
“Sebanyak 22 bidang tanah untuk SMA dan 33 bidang tanah untuk SMK. Jadi,
tahun depan akan banyak pengadaan tanah,” tuturnya.
Ardius juga menjelaskan pihaknya juga akan menyediakan sebanyak 268 ruang
kelas baru (RKB) untuk SMA dan 403 paket untuk SMK, bahkan ada juga pengadaan
meubelair sebanyak 55 paket USB dan 61 paket untuk RKB.
“Kami juga mengadakan bantuan operasional sekolah (BOSDA) untuk 790.528
siswa SMA, dan 112.512 untuk siswa SMK. Kami akan memaksimalkan BOSDa ini
sebagai solusi pendidikan gratis,” pungkasnya. (Adv-6)
0 Comments