Presiden Jokowi: Program Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang

Baca Juga

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Menteri  BUMN Rini 
Suwandi, KH Muhtadi, Menteri PDTT Eko Putro Sandjojo, Gubernur
Banten H  Wahidin Halim, dan Bupati Pandeglang Irna Narulita, saat  
berdialog dengan warga desa di Desa Muruy, Kecamatan Menes.    
(Foto: Istimewa)    

NET -  Presiden Joko Widodo terus memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan pembangunan desa. Kunjungan Presiden ke Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (04/10).

Presiden meresmikan pembangunan 326 embung yang akan dibangun di desa di Pandeglang menjadi wujud keseriusan Pemerintah dalam memacu produktivitas di pedesaan. Presiden  melaksanakan gerakan penanaman jagung sebagai dukungan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Pandeglang.

Embung dan Prukades merupakan bagian dari empat program prioritas pembangunan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dua program lainnya yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membuat Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa ke daerah-daerah sebanyak Rp 127 triliun. “Tahun pertama Rp 20 triliun, tahun kedua Rp 40 triliun, dan tahun keempat Rp 67 triliun,” ujar Joko Widodo yang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Angka itu, menurut Presiden, besar sekali. Bahkan di Indonesia terdapat 74.000 desa, yang setiap tahun per desa, memperoleh dana sebesar Rp 300 juta.

“Tahun kedua Rp 600 juta dan tahun ketiga Rp 800 juta. Itu per desa sangat gede. Kalau tidak menimbulkan kesejahteraan di desa,  itulah pasti ada maaalah,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar dana desa mendapatkan perhatian dan pengawasan yang dilakukan terus menerus. Sebab, anggaran yang digelontorkan Pemerintah untuk dana desa sangat besar. Sejak awal, Jokowi berharap dana desa bisa berdampak positif terhadap perputaran uang di desa dan menaikkan daya beli masyarakat.

“Uang ini harus muter-muter di desa, atau minimal di kabupaten. Jangan sampai balik lagi ke Kota (Pemerintah Pusat),” pintanya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan agar dana desa yang telah digelontorkan  diharapkan bisa difokuskan kepada empat program prioritas yang diberikan. Keempat program prioritas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pedesaan.

Kabupaten Pandeglang, kata Eko, menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan empat program prioritas pembangunan desa tersebut. Implementasi keempatnya menjadi salah satu faktor keberhasilan Pandeglang mengatasi ketertinggalan desanya. Data pada 2014 menunjukkan dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa masuk kategori desa tertinggal (65 persen). Sementara pada 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun dari 149 desa atau berkurang 66 desa dibandingkan tahun 2014 (30,84 persen) lalu.

Kabupaten Pandeglang juga memiliki keseriusan dalam membuat embung di pedesaan. Pada tahun 2017 ini, ditargetkan akan dibangun embung sebanyak 326 unit embung dengan 308 diantaranya dibangun melalui dana desa. Sementara 18 unit dari Corporate Social Responsibility (CSR). Saat ini yang sudah terbangun mencapai 150 unit, salah satunya embung di Desa Muruy. Embung tersebut mampu mengairi 60 hektar areal pertanian di Desa Muruy itu sendiri dan Desa Karyasari, Kecamatan Cikeudal. Dengan pasokan air yang baik, para petani setidaknya mampu panen sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

Pengembangan BUMDes juga menjadi perhatian utama. Tercatat hingga tahun 2017 ini, sudah terdapat 326 BUMDes yang terbentuk. Selain itu, juga telah dibentuk PT. Mitra BUMDes di Desa Bengkuyung, Kecamatan Cikeudal. Selain menjual kebutuhan harian melalui unit usahanya, BUMDes juga akan menjadi agen penerima subsidi bantuan pemerintah. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat mendorong desa lebih mandiri secara ekonomi.

“Tiap desa diharapkan punya BUMDes dan menjadi sumber penghasilan desa. Nantinya dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus,” ujar Menteri Eko.

Program prioritas keempat, kata Eko, yakni pembangunan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Geliat aktivitas para pemuda desa tidak hanya menghindarkan dari kegiatan negatif seperti narkoba, tawuran, dan radikalisme, melainkan juga memacu peningkatan kualitas hidup generasi muda. Selain itu, Raga Desa diharapkan dapat menciptakan keramaian dan mendorong aktivitas ekonomi. 

Pada tahun 2016, imbuh Eko, Kabupaten Pandeglang membangun 186 unit sarana olahraga desa yang meliputi lapangan sepak bola, lapangan bola voli, tenis meja, lapangan bulutangkis, dan lapangan futsal. Rencana pada tahun 2017 ini akan dibangun 150 unit sarana olahraga yang tersebar di desa-desa.

Kunjungan Presiden ke Desa Muruy, Kecamatan Menesa, Kabupaten Pandeglang didampingi sejumlah Menteri, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan dihadiri ribuan masyarakat Pandeglang. (*/ril)