 |
| Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (berpeci) bersama kepala daerah lainnya ramah tamah sebelum acara Rakernas dimulai. (Foto: Istimewa) |
NET - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana
Negara, Kamis (14/9/2017). Rakernas ini dibuka oleh Presiden RI Joko
Widodo. Pada acara yang dihadiri
sejumlah kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga itu, tampak sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Pemerintah secara
konsisten melakukan upaya perbaikan peningkatan kualitas pertanggungjawaban
keuangan negara. Perbaikan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan
negara tersebut antara lain ditunjukkan dengan opini Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) atas laporan keuangan yang semakin membaik.
Berdasarkan laporan hasil pemerikasaan BPK atas laporan keuangan pemeritah
pusat pada tahun 2016, kata Menkeu, mendapatkan opini WTP, termasuk laporan
keuangan kementrian/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Khusus
untuk pemerintah daerah terdapat peningkatan jumlah entitas yang mendapatkan
opini WTP. Pada 2015 sebanyak 312 daerah mendapatkan opini WTP, sementara tahun
2016 meningkat menjadi 375 daerah.
“Opini WTP itu memiliki makna yang mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah
selaku pengelola keuangan negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan
masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan
di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat dari rakyat yang harus
dikelola oleh Pemerintah secara professional, tranparan, akuntabel, dan
berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan
dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi, menurukan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan
pendidikan.
“Pencapaian opini WTP harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”
ucap Sri.
Sri berharap kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur,
bupati dan walikota untuk bersungguh-sungguh meningkatkan peran aparat
pengawasan intern Pemerintah dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan negara,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan APBN dan APBD,
serta merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan keuangan negara
yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat.
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian, lembaga, dan kepala
daerah tidak memandang bahwa pengelolaan keuangan negara hanya sebagai urusan
teknis atau urusan prosedural saja. Pengelolaan keuangan negara harus mengarah
kepada hasil.
"Akutansi kita mestinya diarahkan tidak kepada prosedur tapi harus
diubah pada orientasi hasil. Hasil pun harus yang berkualitas, arahnya mesti ke
sana semuanya," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyindir selama ini kementerian dan lembaga maupun kepala
daerah kerap membuat aturan terlalu banyak. Misalnya, setiap kegiatan harus
disampaikan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ tersebut, sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan
pada keuangan negara.
"Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat
tinggi-tinggi tetapi yang lompat juga masih banyak sekali. Buat apa pagar kalau
yang lompat juga masih bisa," tegasnya.
Pada Rakernas bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Negara untuk Indonesia Sejahtera,” Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan
penghargaan kepada lima institusi yang meraih predikat WTP selama lima tahun
berturut-turut.
Penghargaan itu diterima Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok
Mohammad Idris, dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar. (*/ril)
0 Comments