 |
| Para guru swasta saat unjuk tampak lesu karena tidak dianggap oleh Walikota Tangerang Arief Rachdiono Wismansyah. (Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com) |
NET – Sejumlah guru swasta merasa kecewa terhadap Walikota Tangerang Arief
Rachadiono Wismansyah karena tidak kunjung bersedia untuk bertemu dan berdialog
dengan mereka. “Jangan giliran ada kepentingan saja mau menerima warga seperti saat
Pemilu dan Pilkada,” ujar Didik Maksudi saat berorasi ketika unjuk rasa di
pintu gerbang kantor Pusar Pemerintah Kota Tangerang di Jalan Satria Sudirman,
Senin (11/9/2017).
Didik Maksudi adalah Sekretaris Persatuan Guru Swasta Republik Indonesia
(PGSRI) Kota Tangerang. Para guru swasta tersebut melakukan unjuk rasa meminta
kepada Walikota Tangerang untuk tidak melakukan penghentian terhadap insentif
guru yang selama ini sudah berjalan.
“Alangkah indahnya bila Walikota Tangerang sebagai pimpinnan daerah mau
berdialog dengan warganya yang berprofesi sebagai guru. Sudah dua bulan lamanya
kami ingin bertemu dan berdialog dengan Bapak Walikota. Kami sudah berkirim
surat tapi belum mendapat tanggapan,” tutur Maksudi bersemangat.
Apakah profesi guru, kata Maksudi, adalah hina di mata Walikota sehingga
tidak mau menerima dan bertatap muka. “Untuk menjadi seorang guru sekarang ini
harus menempuh pendidikan S-1 (sarjana). Coba bandingkan dengan menjadi anggota
dewan, tidak harus S-1,” ungkap Didik Maksudi.
Orasi disampaikan secara bergantian antara lain disampaikan oleh Ketua
Presedium PGSRI Kota Tangerang Ustadz Mulyadi dan Ade Aji Maulana dari Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang. “Jika insentif khusus unutk kami yakni
guru swasta SMA/SMK Bapak hapus, hendaknya harus melakukan perubahan Peraturan
Walikota (Perwal) Nomor 57 Tahun 2015 atau mengganti dengan Perwal baru.
Kemudian disampaikan kepada kami,” tukas Mulyadi.
Mulyadi mengatakan sejak Januari 2017 atau sejak delapan bulan lalu
insentif dihapus. Besar insentif yang diterima para guru yakni Rp 600.000 per
bulan yang diberikan dalam tiga bulan sekali. “Sejak dihentikan insentif, guru
swasta hanya menerima gaji dari sekolah yang bersangkutan dikelola oleh
yayasan. Jumlahnya terlalu kecil karena yayasan tidak mampu memberikan secara
maksimal,” ujar Mulyadi.
 |
| Ustadz Mulyadi saat berorasi. (Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com) |
Para guru yang unjuk rasa tersebut, lima orang di antaranya diterima oleh
pejabat Pemerintah Kota Tangerang antara lain Kepala Dinas Pendidikan Abdur
Surahman, Kasat Polisi Pamong Praja Mumung Nurwana, Kepala Bagian Humas Felix
Mulyana, dan lainnya.
Kepala Dinas Pendidikan Abdur Surahman mengatakan uang untuk membayar
insentif sudah tersedia tapi karena tidak ada payung hukum sehingga tidak
dibayarkan. “Kita khawatir kalau uang insentif dibayarkan, kamiakan tersangkut
masalah hukum,” ucap Surahman.
Meskipun sudah dilakukan dialog dengan sejumlah pejabat tersebut, para guru
tersebut tetap kecewa. “Celah hukum untuk membayar insentif tetap ada kalau
memang Walikota mau,” tutur Maksudi. (ril)
0 Comments