 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat menjadi inspektur upacara tanpa ada tenda pelindung. (Foto: Pemrov Banten) |
NET – Suasana upacara Peringatan Hari Kelahiran
Pancasila di halaman Masjid Al-Bantani, Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Banten
(KP-3B), Kota Serang, Senin (5/6/2017) berbeda dengan upacara sebelumnya. Kini
tidak ada panggung kehormatan yang dilengkapi dengan tenda untuk memberi teduh
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta pejabat teras lainnya.
“Saya mau seperti ini, semua merasakan adanya siraman
sinar matahari pagi. Saya sebagai Gubernur Banten dengan pegawai Pemprov
(Pemerintah Provinsi-red) sama terkena panas sinar matahari,” ujar Gubernur
Banten H. Wahidin Halim kepadawa wartawan seusai upacara.
Sebelumnya, setiap kali upacara di area acara ada
panggung kehormatan yang dilengkapi dengan tenda pelindung sehingga Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten serta pejabat teras lainnya berdiri di tempat yang teduh dan nyaman. Sementara para pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut upacara berpanas-panas
ria.
“Saya minta
kepada Pak Sekda (Ranta Soeharta-red)
agar tidak ada lagi tenda saat dilakukan upacara,” ucap Wahidin Halim
saat pertama kali memimpin upacara setelah dilantik jadi Gubernur Banten
beberapa waktu yang lalu.
Kini panggung dan tenda sudah tidak ada lagi. “Bagus
seperti ini. Saya suka langkah yang diambil Pak Gubernur. Ini baru pemimpin,”
tutur Suparta, PNS Pemprov yang ikut upacara.
Pada upacara tersebut, Gubernur Wahidin Halim
mengatakan nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari agama, adat istiadat,
budaya terangkum dalam satu konsep Bhineka Tunggal Ika. “Keberagaman adalah
suatu hasanah yang tumbuh dan berkembang
di negara yang kita cintai. Apapun ajarannya, Pancasila merupakan landasan bagi
kehidupan bernegara dan berbangsa,” ujar Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.
Korpri, kata WH, adalah agen agen terdepan dalam menegakkan Pancasila itu sendiri. “Sekarang
ini, kita umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa melahirkan semangat
disiplin. Disiplin melayani masyarakat, disiplin bekerja, juga disipilin dalam
melaksanakan ibadah sebaik baiknya,” ucap Gubernur.
Oleh karena itu, kata Gubernur, jangan curang,
jangan karupsi, jangan salah gunakan uang rakyat. “Apa yang jadi amanat kita
laksanakan. Jangan serakah. Jangan
terlalu menguasai hajat orang banyak. Kita lurus saja, kita bekerja baik saja,”
tutur Gubernur mengharapkan.
Gubernur berniat akan usulkan bagi yang tenaga honorer, bagi
yang diakui Pemerintah minimal harus disamakan dengan UMK (Upah Minumun
Kabupaten/Kota-red). Itu juga bentuk
rasa Pancasila, kita menghargai orang lain.Harus terbangun suasana solidaritas,
empati, saling bergotong royong sehingga tercipta suasana yang pancasila,” ujar
Gubernur. (ril)
0 Comments