Terminal Bus Lembang Menyedihkan, Retribusi Tetap Dipungut

Baca Juga

Kegiatan di Terminal Bus Lembang berjalan lancar.
(Foto: Man Handoyo, Tangerangnet.om)  
NET - Keberadaan Terminal Lembang di Jalan Raden Patah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten,  bak sapi perahan. Pasalnya, meskipun terminal tersebut berdiri sejak belasan tahun dan dikenakan restribusi, namun keberadaannya tidak diakui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

Akibatnya, kondisi terminal  memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Selain becek bila hujan turun dan berdebu bila kemarau, loketnyapun yang terbuat dari papan dan kayu tampak kusam.  Meski begitu, ratusan calon penumpang yang ingin mendapat pelayanan bus  Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) rute Jawa - Madura - Bali setiap hari memadati terminal tersebut.

"Setiap pulang kampung ke Solo, saya selalu berangkat dari terminal ini, karena dekat dari rumah," ujar Suhaimi yang tinggal di Kampung Parung Serap, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Sabtu (29/4/2017).

Hal itu diakui oleh Oni Cungkring, pengelola Terminal Lembang. Para calon penumpang yang datang ke Terminal Lembang adalah warga sekitar Ciledug, seperti Kecamatan Pondok Aren, Larangan dan lainnya.

Dalam kondisi begitu, kata Oni, menghadapi bulan Ramdhan dan Lebaran Idul Fitri 1438 H, pengelola akan menebar batu krikil di Terminal Lembang yang luasnya mencapai 5.000 meter persegi. Supaya para penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya dari terminal Lembang tidak kebecekan. "Kami sudah memesan batu krikil untuk ditebar agar terminal ini tidak berlumpur," ungkap Oni.

Oni memarparkan semenjak Terminal Lembang milik Pemerintah Kota Tangerang tidak berfungsi karena dipenuhi oleh Pedangang Pasar Lembang sekitar tahun 2005 lalu, Bus AKAP jurusan Jawa-Madura-Bali- Tangerang masuk ke terminal yang dikelolanya.

Dan sejak itu pula, terminal Lembang yang berporasi sampai saat ini  dikenai retribusi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Meski bagitu terminal Lembang  tidak pernah mendapat  perhatian, sehingga kondisinya  memprihatinkan . "Setiap hari, kami memberikan retribusi sebesar Rp 150 ribu. Tapi dana perawatan yang mestinya ada dari Pemerintah Kota Tangerang, tidak pernah kami dapatkan,'' ucap Oni.

Dikonfirmasi masalah tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)  Kota Tangerang Saeful Rohman membantah. Pihaknya tidak pernah menarik retribusi di terminal Lembang, Ciledug, karena terminal Lembang sudah tidak ada. "Di Ciledug sudah tidak ada terminal. Mungkin yang dimaksut itu adalah pul bus," kata dia.

Ditanya soal aneka bus yang masuk di terminal itu, Saeful mengaku tidak mengetahuinya, walaupun keberadaan terminal sudah belasan tahun lalu. “Coba nanti kita cek dulu ke lapangan,"' kata Saeful via telpon genggam.

Disinggung mengenai rencana Pemda Kota Tangerang yang pada tahun 2013 lalu akan membangun terminal di lokasi tersebut, Saeful mengatakan tidak jadi. Karena selain Pemerintah Kota Tangerang tidak mempunyai aset, di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah itu tidak ada peruntukan untuk membangun terminal.

Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi menyanyangkan hal tersebut. Seharusnya, kata dia, keberadaan Terminal Lembang yang saat ini menjadi tempat mangkal Bus AKAP diperhatikan dan dipertahankan. Mengingat keberadaannya, selain dibutuhkan oleh masyarakat  dapat menyumbangkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang yang cukup besar.

Dan apabila keberadaan Terminal Bus Lembang selama ini diambangkan, kata dia, tentu karena ada oknum yang bermain di belakangnya.  Sebab bila terminal Lembang  resmi tidak akan ada pungutan liar. "Saya yakin, pasti ada oknum yang bermain di belakang itu. Sehingga mereka yang mengelolanya jadi sapi perahan," ujar Suparmi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (man)


Post a Comment

0 Comments