 |
| Pangarmabar, Danlantamal IV Tanjungpinang lama dan baru. (Foto: Dade, Tangerangnet.com) |
NET - Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat
(Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia memimpin upacara serah terima jabatan
(Sertijab) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV
Tanjungpinang dari Laksamana Pertama TNI S. Irawan, kepada Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyatno, di Markas Komando (Mako) Lantamal IV
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (21/4/2017).
Pangarmabar Laksamana Muda TNI
Aan Kurnia mengatakan serah terima
jabatan merupakan dinamika dari sebuah organisasi yang terus bergerak maju,
agar dari waktu ke waktu menjadi semakin lebih baik. Pergantian pejabat
bukanlah sekadar pergantian personel semata, tetapi bermakna sebagai wujud kepercayaan dari
pemimpin TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada perwira terpilih.
Penyerahan tongkat komando dan
dhuaja, merupakan simbol dari proses estafet kepemimpinan agar organisasi
menjadi lebih baik dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis yang terus berkembang, kata Aan Kurnia.
Sebagai Komando Pelaksana
Dukungan dan bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu, kata Aan, Lantamal IV
Tanjungpinang memegang peranan yang penting di perairan barat. Hal tersebut
karenak wilayah kerja Lantamal IV dilalui oleh jalur pelayaran internasional
yang melewati perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, serta Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI-I). Disamping itu, juga terdapat perbatasan wilayah
perairan dengan negara tetangga, serta issue hangat belakangan ini tentang Laut
Cina Selatan sehingga menjadikan tantangan dalam mewujudkan perairan yang
kondusif sebagai etalase bangsa Indonesia di wilayah barat.
Pangarmabar Laksamana Muda TNI
Aan Kurnia mengatakan menjaga kedaulatan
dan penegakan hukum di laut dari pelanggar hukum harus ditegakkan. hal tersebut
sangat penting, mengingat bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya
akan sumber kekayaan alam.
Sampai saat ini, kata Aan, masih
dijumpai kejahatan di laut melalui kegiatan illegal seperti illegal
mining, illegal oil dan illegal fishing
yang bisa saja merupakan bentuk proxy war atau bagian asimetris war dari negara
maupun pihak lain dan merupakan kejahatan yang tidak dapat di toleransi serta
harus di tindak tegas. Hal tersebut sangat merugikan negara dan berdampak pada
pelemahan kedaulatan bangsa di masa yang akan datang.
Begitu pula dengan peredaran
narkotika melalui jalur laut yang terjadi di wilayah barat, kata Aan, harus
dapat diantisipasi, mengingat letak geografi wilayah barat yang terdiri dari
banyak pulau yang tersebar. Kejahatan Narkoba merupakan upaya pelemahan
terhadap mental ideologi bangsa khususnya terhadap generasi muda yang merupakan
penerus pembangunan nasional, sehingga hal tersebut menjadi perhatian bersama
saat ini. Disamping itu, masalah lain yang patut diwaspadai di laut adalah
pencurian terhadap benda-benda cagar budaya bawah air (BMKT) yang memiliki
sejarah dan nilai jual tinggi, hal ini harus disikapi dengan tegas.
Hadir dalam kegiatan tersebut,
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Provinsi
Kepulauan Riau, Komandan Guspurlaarmabar, Komandan Guskamlaarmabar, para
Komandan Lantamal Jajaran Koarmabar, Danlanud Tanjungpinang, Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah dan Instansi Maritim Provinsi Kepulauan Riau, para Bupati dan
tokoh masyarakat setempat. (dade)
0 Comments