Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Lepaskan Kepentingan Politik

Baca Juga

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah): untuk program revolusi
mental. (Foto: Dade, TangerangNet.Com)   

NET – "Setiap kepala daerah terpilih harus melepas aparatur dalam kepentingan politik, kelompok, maupun golongan,”  ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo, Jumat (31/3/2017).

Mendagri  Tjahjo Kumolo mengatakan hal tersebut  saat  peresmian pemakaian Gedung Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan.Peresmian gedung ditandani dengan pengguntingan pita dilanjutkan penandatangan prasasti oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan didampingi oleh Gubernur Aceh  Zaini Abdullah serta Kepala Badan Diklat Kemendagri.

Mendagri mengatakan  fungsi gedung  tersebut akan bersinergi dengan reformasi birokrasi untuk program revolusi mental. “Ini, saya kira hal-hal yang secara spesifik dalam rakor ini untuk bisa menjadi pegangan kita, bahwa komunikasi koordinasi dalam BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia-red).  Juga harus terus memonitor, dan memfasilitasi.  Semua daerah memonitor dalam pengertian ada hal-hal yang harus ditingkatkan," ujarnya.

Mendagri dan Gubernur Zaini saat menggelar pertemuan khusus yang dihadiri pejabat Kemendagri. Gubernur,  didampingi antara lain Kepala Biro Hukum Pemerintahan Aceh Edrian, SH, MHum, dua staf khusus gubernur, Fachrulsyah Mega, dan Aznal.

"Gedung berlantai dua ini akan menjadi laboratorium pusat pendidikan dan database Kemendagri, setiap kepala daerah baru tidak bisa serta-merta mengangkat tim suksesnya masuk di struktur kepegawaian dan penataan pegawai harus dengan proses berjenjang.  Setiap kepala daerah terpilih tidak dapat memangkas jabatan yang sudah tertata sebelumnya," kata Tjahjo.

Sementara itu, kata Tjahjo, kepala daerah terpilih tidak bisa langsung memangkas jabatan-jabatan yang ada, yang menurut kacamata dia jabatan ini yang sedang diisi ini, kemarin berseberangan dalam dukungan politiknya. “Kepala daerah hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah-red)  kita ajak untuk diskusi dan dialog di BPSDM. Kemudian, kita  bawa ke Lemhannas,” ucap Tjahjo.

Peresmian gedung ini juga dibarengi penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar sejak Kamis (30/3/2017). Rakornas ini dilakukan guna mengkoordinasi program peningkatan sumber daya manusia oleh BPSDM. (dade)