 |
| Prof. Dr. Tjipta Lesmana (menulis): menghianati rakyat. (Foto: Dade, TangerangNet.Com) |
NET - Guru Besar Komunikasi Politik, Universitas
Budi Luhur Jakarta, Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. mengatakan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan
menorehkan sejarah kelam perpolitikan tanah air, ketika terjadi dualisme
kepemimpinan di lembaga tersebut. Potensi terjadi dualisme kepemimpinan timbul
ketika anggota DPD bersikukuh menggunakan Tata Tertib (Tatib) yang lama untuk
melantik ketua baru, meskipun Mahkama Agung (MA) sudah membatalkan Tatib
tersebut.
"Berpotensi memunculkan adanya dualisme
kepemimpinan, namun tentu saja hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk
bagi rakyat Indonesia. Diskusi ini digelar karena menyikapi terjadinya fenomena
banyaknya anggota DPD notabene anggota partai politik dan adanya parpolisasi
DPD," ujar Tjipta, Minggu (2/4/2017), saat acara Diskusi Aliansi Nusantara
bertema "Ayo Bergerak, Save DPD RI,” di Bakso Lapangan Tembak, Senayan,
Jakarta.
Tjipta berpendapat parpolisasi DPD merupakan
penyimpangan dari fungsi DPD dan mengkhianati rakyat, dan mengimbau kepada
anggota DPD untuk membuka kembali risalah rapat tentang latar belakang
pembentukan DPD. Lembaga ini dibentuk untuk memperluas perwakilan rakyat.
"Secara jelas posisi anggota DPR mewakili
rakyat lewat partai politik dan sedang DPD mewakili masyarakat daerah. Jadi
jelas bahwa DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Bahkan dalam sumpahnya
anggota DPD telah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangan kepentingan
masyarakat daerah," ujarnya.
Dalam Pemilu mereka dipilih oleh rakyat untuk
memperjuangkan kepentingan daerah, dan saat dipilih, rakyat tahu itu sehingga
mereka dipilih. "Ketika mereka menjadi partai politik maka mereka
mengkhianati rakyat yang telah memilihnya," ungkap Tjipta. (dade)
0 Comments