 |
| Menteri Muhajir Efendi saat memberikan penjelasan kepada wartawan. (Foto: Dade, TangerangNet.Com) |
NET – “KIP (Kartu
Indonesia Pintar-red) ini merupakan bagian dari program perluasan akses
pendidikan melalui Program Indonesia Pintar," ujar Mendikbud Muhajir Effendi, Rabu (25/1/2017)
malam, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Bojongsari,
Sawangan, Jawa Barat.
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengawali kinerja 2017 dengan menyelenggarakan
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK). Selama tiga hari, dari
tanggal 25-27 Januari 2017, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan
kebudayaan memfokuskan untuk membahas layanan pendidikan yang merata,
berkeadilan dan berkualitas, dengan tema "Bersama Membangun Pendidikan dan
Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan, dan Berkualitas".
Pada hari kedua,
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akan membuka RNPK 2017 dengan
pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 2844 orang anak yatim, di Jakarta
Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.
Muhajir mengatakan RNPK akan merumuskan empat
tujuan, yaitu pertama Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2016.
"Kedua, sinergi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2017
dengan fokus utama Program Indonesia Pintar, Penguatan Pendidikan Karakter,
Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kejuruan, Penguatan Pengelolaan
Pendidikan dan Kebudayaan antara Kemendikbud dengan dinas pendidikan dan kebudayaan
provinsi dan kabupaten serta kota (Implementasi UU 23/2014)," ujarnya.
Sementara itu,
ketiga menyepakati kebijakan Operasional 2017 dan Merumuskan Bahan Masukan
Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 dengan mempertimbangkan
kewenangan dan urusan bidang dikbud sesuai UU No. 23/2014. "Keempat,
meningkatkan kerja sama antara Kemendikbud, dinas pendidikan dan kebudayaan
provinsi dan kabupaten dan kota dengan masyarakat komunitas pendidikan dan
kebudayaan," ungkap Muhajir.
RNPK akan
menghasilkan rumusan-rumusan sebagai komitmen menyukseskan pelaksanaan program
dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan 2017, yaitu
strategis pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk akses pendidikan yang
bermutu dan berkeadilan, strategi Penguatan Pendidikan Karkter, strategi
revitalisasi pendidikan kejuruan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat, strategi peningkatan kualitas layanan Dikbud sesuai Standar
Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SPM dan SNP) sebagai
Implementasi UU No 23/2014.
Kemudian,
tersusunnya rekomendasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan prioritas
pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017, terumuskannya bahan masukan
kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan tahun 2018. "Selanjutnya,
dipahaminya arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pendidikan dan
kebudayaan 2017-2018, dan terbangunnya jaringan kerja sama antara Kemendikbud,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten dan Kota dengan masyrakat
penggiat pendidikan dan kebudayaan," ujar Muhajir.
Muhajir
mengatakan sedikitnya 1.087 orang yang
akan menghadiri RNPK 2017, berasal dari
jajaran pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud, Kepala Dinas
Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten di seluruh Indonesia, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Kebudayaan, Badan
Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK),
Badan Akreditasi Nasional, The Southeast Asian Minister & Education
Organization (SEAMEO), dan bahkan pada organisasi masyarakat yang bergerak di
bidang pendidikan dan kebudayaan, Atase Dikbud, Komunitas peduli pendidikan.
(dade)
0 Comments