 |
| H. Wahidin Halim: pembangunan belum terintegrasi. (Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com) |
NET – Wakil Ketua
Komisi II DPR RI H. Wahidin Halim menegaskan negara (Pemerintah-red) telah
gagal mewujudkan angkutan massal untuk memberi pelayanan kepada masyarakat
sehingga kemacetan lalulintas hampir
terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia. Begitu juga di Kota
Tangerang Selatan (Tangsel) kemacetan lalulintas sulit dikendalikan.
Wahidin Halim yang
akrab dipanggil WH itu mengungkapkan dalam acara ‘Diskusi Publik Refleksi Tujuh
Tahun Kota Tangsel’ di Restoran Telaga, Serpong, Kota Tangsel, Jumat
(20/11/2015). Dalam diskusi itu tampil sebagai nara sumber selain WH, ada KH Zarkasih
Nur sebagai tokoh masyarakat Tangsel, dan Uten Sutendy dengan moderator H Abdul
Rojak MA. Dua nara sumber yang
direncanakan tampil tapi tidak hadir yakni Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany,
dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono.
“Saya melihat belum
ada ketertarikan negara dibidang angkutan massal untuk dibenahi,” tutur WH yang juga mantan
Walikota Tangerang dua periode tersebut.
Menurut WH, Pemerintah
sangat lamban menyediakan angkutan massal
seperti infrastrutur. Hal ini juga terjadi di Kota Tangsel. Bahkan di
DKI Jakarta pun Ahok (Basuki Tjahaya Purnama-red) belum mampu mengatasi
kemacetan lalulintas.
“Ahok pun belum
berhasil mengatasi kemacetan lalulintas di Jakarta. Kita bisa saksikan sendiri,”
tandas Wahidin.
Wahidin menjelaskan
untuk Kota Tangsel mengatasi kemacetan lalulintas dengan membangun jalan disesuai
dengan kondisi yang ada. Misalnya, jalan dibangun di sisi sungai dan di sisi
rel kereta api atau membangun jalan baru. Dengan demikian dapat dihindari
pertemuan sesama kendaraan yang dapat
menyebabkan kemacetan lalulintas.
“Pembangunan jalan tol
pun belum bisa mengatasi kemacetan
lalulintas,” ucap Wahidin.
Solusi mengatasi
kemacetan lalulintas untuk sebuah kota, kata Wahidin, perlu ada Tata Ruang.
Konsep Tata Ruang perlu diatur mulai dari parkir, jalan, dan bahkan udara. “Konsep Tata Ruang tersebut harus ada koordinasi
antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah sehingga pembangunan dapat
dilaksanakan terintegrasi,” papar Wahidin.
Selama ini, kata
Wahidin, pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah pusat dengan Pemerintah
daerah beum ada koordinasi yang baik. Misalnya, proyek yang dilaksanakan oleh
PT Telkom dan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara-red) sering kali tidak sinkron
dengan Pemda.
“Ketika saya jadi
walikota, jalan yang sudah dibangun dan sudah bagus tiba-tiba digali oleh
Telkom atau PLN. Itulah faktanya yang
terjadi dan sampai sekarang seperti ini tetap terjadi,” ungkap WH.
Sementara itu, Uten
Sutendy mengatakan kemacetan lalulintas di Kota Tangsel karena Pemerintah lagi
sakit. “Kemacetan lalulintas di Kota Tangsel tidak perlu mengherankan karena
pembangunan infrastruktur pun tidak jelas arahnya,” tandas Uten. (ril)
0 Comments