 |
| Pembebasan lahan runway 3 berlarut. (Foto: Istimewa) |
NET - Terkendalanya
pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno Hatta (BSH) yang
berlarut hingga lima tahun, karena
rumitnya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura II, selaku
pengelola Bandara Internasional tersebut.
Demikian kata Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan pada acara Kongres
Luar Biasa (KLB) Ikatan Notaris Indonesia di Novotel, Kota Tangerang, Banten, Kamis
(28/5/2015). Karena itu, lanjut dia, pihak
PT Angkasa Pura (AP) II, harus
membeli lahan warga dengan harga wajar. Tidak seenaknya sendiri atau
menngunakan harga NJOP.
“PT AP II, jangan pernah
memandang lahan itu yang akan diberikan oleh mereka kepada kita. Tapi kita harus
membelinya dengan harga yang wajar atau sesuai pasaran, seperti apa yang
telah ditentukan oleh tim apresial,”
ujar Ferry menyarankan.
Setelah melakukan pembayaran, imbuh Ferry, PT AP II tidak boleh langsung memerintahkan warga untuk pindah. Mereka
harus diberi waktu enam bulan untuk mencari tempat tinggal baru yang sesuai,
seperti diamanatkan dalam UU No. 2 tahun 2012, tentang Pembebasan Lahan.
Lebih jauh Ferry
mengatakan pembebasan lahan unturunway 3 seluas
1.000 hektar yang berada di 10 desa di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten
Tangerang itu harus segera dilakukan. karena bila ditunda-tunda, akan menimbulkan masalah yang makin pelik.
k
pemmbangun
Pihaknya pun, kata
Ferry, akan turut membantu AP II dalam
pembebasan lahan tersebut dengan cara
mengidentifikasi status lahan dan melihat ke arah mana rencana perluasan
bandaranya.
“Pokoknya dalam
pembebasan ini, jangan sampai ada orang-orang yang menumpang dalam proses
pengadaan lahan. Dengan cara ingin bikin
sesuatu yang tidak ada hubungaannya dengan bandara. Kami pun siap
mengawalnya," ucap Ferry yang
sempat kaget karena wartawan tidak diperkenankan masuk pada acara pembukaan KLB
Ikanatan Notaris Indonesia tersebut.
Ironisnya lagi, Ketua
Panitia Pelaksana KLB Ikatan Notaris itu mengusir wartawan yang sedang menunggu
menteri di depan ruang gedung Novotel. "Area umum ini juga sudah kami kontrak,
maaf jangan di sini," kata Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) yang mengaku
bernama Mumu. (man)
0 Comments