Kabupaten dan Kota Tangerang Raih WTP Berturut-turut 7 dan 8

Baca Juga

Bupati Tangerang Zaki Iskandar saat menerima tanda WTP.
  (Foto: Istimewa)  

NET  - Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke -7 kali dan ke-8 berturut-turut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2014, yang diberikan oleh   BPK Provinsi Banten, di Serang, Kamis, (28/5/2015).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Banten Sunarto mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

“Pertama yaitu  kesesuaian dengan standar akuntansi. Kedua,  kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan keempat efektifitas  sistem pengendalian intern,” ujar Sunarto.

Sunarto menjelaskan pada semester  pertama TA 2015, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas LKPD kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.  

“Pada hari ini BPK menyerahkan LHP atas LKPD tersebut.  Opini yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota hari ini diharapkan mampu membuat pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.  Semoga ke depannya opini LHP dapat lebih baik lagi," ucap Sunarto mengharapkan.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan rasa syukurnya atas kembali meraih opini WTP yang ketujuh kali secara berturut-turut dari BPK Provinsi Banten. "Alhamdulillah kita (Kabupaten Tangerang-red) bisa kembali mempertahankan opini WTP yang ketujuh kali secara berturut-turut dari BPK dan ini merupakan suatu prestasi,” ucap Zaki.

Zaki menambahkan untuk ke depannya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berusaha dan berupaya mempertahankan opini WTP dari BPK.  “Apabila masih ada kekurangan kita terus coba perbaiki dan koreksi. Ke depannya, kita akan menyiapkan sarana SDM yang mendukung untuk beralih dari sistem cash basis ke akrual basis.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang ditengah keterbatasan petunjuk teknis dan panduan yang ada.

“Perubahan sitem kas ke akrual ini di Banten hanya ada dua daerah. Bahkan di indonesia hanya ada sepuluh yang menjadi pilot proyek akrual.  Semoga Kota Tangerang bisa mempertahankannya,” tambah Arief.

Walikota Tangerang Arief Wismansyah menerima tanda
WTP yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Hapipi.
(Foto: Istimewa)  

Walikota pun mengutarakan terimakasih atas masukan dan bimbingan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi kepada Pemerintah Kota Tangerang.  Masukan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dalam upaya menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Hambatan kami masih pada pemahaman teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) terhadap sistem akrual, karena kita baru berjalan satu tahun. Satu tahun saja, kita sudah berjalan cukup baik yakni  meraih kembali WTP,”  ungkap Arief sumringah.   (ril)