SOROT TANGERANG - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang menyatakan kekecewaan terhadap Pemerintah yang kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar.
”Kenaikan harga BBM tersebut hanya membuat rakyat semakin sengsara karena akan menimbulkan efek domino seperti kenaikan bahan pokok lainnya,” ujar Ketua DPC GMNI Kota Tangerang Abdur Rozak kepada wartawan, Sabtu (28/3/2015) .
Pernyataan tersebut disampaikan Abdur Rozak setelah melakukan serangkaian diskusi dan kajian secara internal di lingkungan DPC GMNI. Dengan harga baru, kini BBM jenis premium menjadi naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300 per liter. Dan harga solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter.
“Padahal, pada sebelumnya yakni tanggal 1 Maret 2015, Pemerintah telah menaikkan harga premium Rp 200 per liter atau dari Rp 6.600 menjadi Rp 6.800 per liter,” ungkap Rozak.
Dalam satu bulan ini periode 1-28 Maret 2015, kata Rozak, sudah terjadi dua kali kenaikkan harga BBM. Artinya, ini adalah sebuah kegalauan Pemerintah yang tidak mampu untuk mengkaji lebih dalam mengatur stabilitas harga minyak.
“Lebih parahnya lagi, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahui secara jelas terkait kenaikan harga BBM. Presiden Jokowi malah menyebut masalah kenaikan BBM ini menjadi urusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal Jokowi adalah seorang pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat, maka Jokowi lah yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya,” ucap Rozak menandaskan.
Oleh karena itu, kata Rozak, GMNI sebagai organisasi mahasiswa "agent of change" dan "agent of control" menyatakan: pertama, kenaikan harga BBM tidak pro rakyat dan hanya menyengsarakan rakyat saja.
Kedua, katanya, kebimbangan pemerintah untuk menentukan harga BBM menandakan ketidakmampuan dan ketidakbecusan menjalankan sebuah roda pemerintahan yang kondusif.
“Ketiga, negeri kita kaya akan sumberdaya alam, termasuk minyak, namun kita saat ini malah bergantung terhadap harga minyak dunia,” ujar Rozak..
Menurut Rozak, poin keempat menyarankan agar nasionalisasikan aset-aset negara indonesia yang kini dikuasai oleh asing seperti yang diamanahkan Undang-undang pasal 33 UU Dasar 45.
“Kelima, GMNI menuntut Jokowi mundur karena tidak dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik,” tukas Rozak.
Rozak mengatakan kini saatnya mahasiswa bersama buruh tani dan segenap elemen masyarakat bangkit. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari penindasan, dan bangkit dari kedzoliman yang dilakukan oleh para penguasa di negeri ini. (ril)
0 Comments