Ilustrasi, salah satu kegiatan resafel Menteri
Kabinet Gotong Royong di Istana Negara, Jakarta.
(Foto: Istimewa)
INDONESIA sedang menghadapi segudang persoalan: tekanan fiskal, problem ekonomi, ketimpangan sosial, kegaduhan politik, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi hukum. Di tengah semua itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampaknya menemukan satu kegiatan, hobi, yang menarik: resafel (reshuffle) kabinet.
Ketika masalah negara tidak kunjung tuntas, ketika kebijakan tidak menunjukkan hasil, kursi-kursi kekuasaan kembali ditambah, diputar, digeser, diganti. Indonesia layak mengganti nama, setidaknya punya nama alias, menjadi Resafelnesia. Jika ada satu hal yang tampak konsisten dalam pemerintahan ini, sepertinya cuma kegemaran resafel untuk menambah jumlah pejabat.
Frekuensi resafel Kabinet Merah Putih memang fantastis. Hingga 15 Oktober 2026, Prabowo telah melakukan delapan kali resafel, rata-rata resafel setiap tiga bulan. Dikabarkan 20 Oktober ini bakal ada resafel kesembilan. Bongkar-pasang pejabat menjadi agenda rutin, bukan lagi peristiwa luar biasa. Bila kebiasaan ini berlanjut sampai akhir masa jabatan pada 2029, setidaknya bakal ada 20 kali resafel kabinet. Kegemaran resafel ini agaknya keberlanjutan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang selama 10 tahun pemerintahannya melakukan 14 kali resafel.
Pertanyaannya, apakah resafel memperbaiki kinerja pemerintahan? Apakah ada target yang gagal atau sasaran yang meleset? Tidak pernah ada penjelasan. Mungkin reshuffle sekadar eksibisi kekuasaan, untuk menunjukkan presiden sedang berusaha mengubah nasib kawan dan kroninya agar dapat posisi. Alih-alih mengubah nasib rakyat.
Ironisnya, obsesi meresafel justru membuat kabinet makin gemuk. Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian, dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri. Jumlah kementerian koordinator pun bertambah menjadi delapan. Pemerintah Prabowo terus menciptakan kursi-kursi baru, termasuk 26 kursi di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Persoalannya, penambahan jabatan berkonsekuensi pada anggaran. Setiap tambahan pejabat menambah beban anggaran negara. Rakyat diminta berhemat, tapi pemerintah justru royal bagi-bagi kursi, demi kroni. Selain pemborosan anggaran, semakin menonjol figur berlatar belakang militer dalam pemerintahan. Jabatan sipil dan badan pemerintahan banyak diisi figur berlatar militer. Negara demokratis, yang mestinya menegakkan supremasi sipil, makin diarahkan menjadi negara komando, militeristik.
Kabinet idealnya dianalogikan seperti orkestra simfoni. Presiden adalah dirigen yang menetapkan arah, menyelaraskan instrumen, dan memastikan setiap pemain memahami partitur. Para menteri adalah musisi yang menguasai bidangnya, bukan sekadar orang yang ditaruh di panggung.
Bayangkan sebuah konser musik yang sedang berlangsung, tetapi dirigennya berkali-kali menghentikan musik untuk mengganti pemain. Atau menambah instrumen baru. Semakin problematik jika dirigen ternyata tidak menguasai partitur komposisi musiknya.
Resafel menjadi mirip audisi ajang pencarian bakat. Presiden menjadi produser, juri, sekaligus penentu. Masalahnya, pemerintahan bukan acara Reality-teve. Rakyat bukan penonton yang bisa dihibur dengan acara pelantikan pejabat baru.
Kegemaran meresafel menyisakan pertanyaan tentang kualitas kepemimpinan. Apakah presiden sering salah memilih orang? Pilihannya tidak kompeten? Atau sekadar tontonan unjuk kuasa presiden agar selalu menjadi pusat perhatian? Tidak berkorelasi dengan apakah kinerja pemerintah membaik, kebijakan lebih konsisten, anggaran lebih efisien, dan hidup rakyat lebih sejahtera?
Jika keranjingan resafel sekadar tontonan politik. Menjadi rutinitas kegiatan pemerintahan untuk mengganti atau menambah pejabat. Berorientasi bukan pada kerakyatan, tapi pada kepejabatan. Indonesia layak ganti nama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi NKRR: Negara Kesatuan Republik Resafelnesia. (***)
Penulis adalah wartawan senior.
0 Comments