Bambang Soesatyo bersama pimpinan
MPR dan DPR RI 1999-2024.
(Foto: Istimewa)
Pertemuan tersebut menyoroti berbagai isu mendesak mulai dari ruang fiskal negara, tata kelola komunikasi pemerintah, hingga peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik melalui penguatan kerja sama regional.
“Forum Kebangsaan menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan batas defisit anggaran yang selama ini dijaga di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 dengan Menko Polkam di Parle Senayan Jakarta, pada Ahad (15/3/26) malam.
Dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, kata Bamsoet, ruang fiskal yang lebih fleksibel menjadi penting agar pemerintah memiliki kemampuan merespons berbagai kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih adaptif.
Pimpinan MPR dan DPR yang hadir antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamia, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari dan Achmad Dimyati Natakusumah. Hadir pula Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan ketentuan batas defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB yang selama ini menjadi pedoman disiplin fiskal memang berhasil menjaga stabilitas makro ekonomi. Namun dinamika ekonomi global pasca pandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia menuntut pendekatan yang lebih elastis.
Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 berada di kisaran 3 persen, sementara tekanan inflasi dan suku bunga tinggi masih membayangi banyak negara. Indonesia sendiri mencatat defisit APBN 2025 sekitar 2,3 persen dari PDB dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga penguatan ketahanan pangan.
“Jika ruang defisit diperluas secara terukur dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengakselerasi pembangunan. Banyak negara G-20 bahkan memiliki batas defisit yang lebih longgar selama tetap menjaga kredibilitas fiskal,” ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Forum Kebangsaan juga menyoroti pentingnya penguatan sistem komunikasi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika arus informasi di ruang publik berkembang sangat cepat, terutama melalui media sosial. Di sisi lain, masyarakat kerap menerima pernyataan yang berbeda dari berbagai pejabat sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Data menunjukkan lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan sekitar 170 juta aktif di media sosial. Dalam ekosistem informasi yang sangat cepat tersebut, narasi kebijakan pemerintah harus disampaikan secara konsisten dan kredibel agar tidak menimbulkan spekulasi yang berpotensi memicu kegaduhan publik.
“Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas juru bicara presiden yang memiliki kapasitas komunikasi publik yang kuat, mampu menjelaskan kebijakan secara terukur, serta menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Komunikasi negara harus satu suara, jelas, dan memberi kepastian,” tutur Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini mengatakan isu lain yang menjadi perhatian Forum Kebangsaan adalah dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis. Kawasan ini kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena persaingan pengaruh antar kekuatan besar dunia.
Kawasan Indo-Pasifik saat ini, kata Bamsoet, menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global dan sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia dinilai perlu terus memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama regional yang inklusif.
“Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat peran ASEAN dan berbagai forum regional lainnya, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan kawasan," pungkas Bamsoet. (*/pur)
0 Comments