 |
| Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti (tengah) memberikan penjelasan kepada pers. (Foto: Istimewa) |
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Virgojanti
mengatakan hal itu usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual, di Pendopo Gubernur
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Syech Nawawi Al Anbantani,
Curug, Kota Serang, Senin (15/7/2024).
"Kita (Pemprov Banten-red) secara terkoordinasi sedang
bersiap-siap mengurangi dampak perubahan iklim khususnya pada kemarau
panjang," ucap Virgojanti.
"Langkah antisipasi Pemprov Banten bersama Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Pertanian telah mendistribusikan Irpom 899 unit.
Sisanya yang belum didistribusikan tinggal menunggu verifikasi data sehingga
penyaluran dapat tepat sasaran," tuturnya.
Selain itu, kata Virgo, langkah antisipasi juga menyalurkan
338 unit Irpom kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Terdiri atas Kabupaten
Lebak 155 unit, Kabupaten Pandeglang 85 unit, Kabupaten Serang 55 unit,
Kabupaten Tangerang 28 unit dan Kota Serang 15 unit. Secara teknis 1 unit Irpom
mampu mengaliri sekitar 20 hektar sawah, sehingga 338 unit Irpom mampu
mengaliri 6.760 hektar untuk satu kali tanam.
Dikatakan, menyikapi proyeksi panen pada Agustus hingga
September yang diprediksi akan memasuki Musim Tanam 2 (MT 2), Pemprov Banten
berkomitmen menjaga stabilitas harga beras dengan memastikan ketersediaan pupuk
bersubsidi dan air yang memadai. Ketersediaan pupuk menjadi fokus utama dalam
rangka mendukung kebutuhan petani yang direncanakan.
"Ketersediaan pupuk yang cukup merupakan hal krusial
untuk menghindari lonjakan harga beras yang merugikan masyarakat. Kami telah
meminta tambahan ketersediaan pupuk melalui surat resmi kepada Gubernur, yang
telah direspons positif untuk memenuhi kebutuhan luas tanah yang telah direncanakan,"
ujar Virgojanti.
Virgojanti menjelaskan alokasi pupuk disesuaikan dengan
usulan dari kelompok tani (Poktan) serta diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia
Holding Company sesuai dengan permintaan pemerintah.
"Kami mengimbau kepada petani dan Poktan untuk menyerap
alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan, serta kepada kios
untuk mengalokasikan pupuk sesuai rencana yang telah ditetapkan,"
tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk
menjaga stabilitas harga beras sekaligus mendukung kelangsungan produksi
pertanian di Indonesia. "Kami berkomitmen untuk terus memantau dan
mengoptimalkan distribusi pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional,"
pungkas Virgojanti.
Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauchid menyampaikan kemajuan
signifikan dalam upaya Pemprov Banten
menanggulangi risiko kekeringan melalui pendistribusian hingga pemasangan Irpom
dan Pompanisasi di seluruh wilayah Provinsi Banten.
"Upaya mitigasi risiko kekeringan menjadi sangat
penting, terutama saat wilayah Provinsi Banten memasuki musim kemarau yang
diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September," ujarnya.
Mencegah terjadinya kekeringan itu, imbuh Agus, dengan
memanfaatkan pompanisasi yakni kapasitas pompa telah meningkatkan Perluasan
Areal Tanam (PAT) sampai saat ini seluas 24.000 hektar. Apabila 1.163
Pompanisasi dan 338 unit Irpom semua terpasang akan mampu memberikan luasan PAT
sebesar 70.000 hektar.
"Angka ini menunjukkan capaian luar biasa yang
signifikan di luar teknis irigasi. Saat ini puncak panen di Banten diharapkan
terjadi pada bulan Agustus, dengan luas panen mencapai 49.930 hektar yang
diperkirakan menghasilkan 183.837 ton beras. Puncak panen selanjutnya di bulan
September, yakni luas panen mencapai 56.557 hektar dengan perkiraan hasil
208.235 ton beras," ucapnya. (*/pur)
0 Comments