Pejabat Perlu Cermat Berbicara Karena Dampaknya Besar

Baca Juga

Presiden Jokko Widodo. 
(Foto: Istimewa)  


Oleh: Nur Hidayat



 

KEPADA warga yang tidak bisa mudik, Presiden Jokowi mengimbau mereka untuk memesan masakan khas asal daerah mereka untuk merayakan Lebaran, 13 Mei 2021. Jokowi lalu menyebut gudeg Yogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, pempek Palembang, dan bipang Ambawang dari Kalimantan. "Tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah," ujar Jokowi.

Bipang Ambawang adalah kuliner terkenal dan andalan dari Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kuliner ini menyajikan babi yang dipanggang sedemikian rupa sehingga menghasilkan tekstur daging yang khas dan kering.

Bukan sedikit anggota masyarakat yang menyesalkan pernyataan Jokowi mengenai babi panggang itu. “Merayakan Hari Raya Kemenangan Umat Islam (Lebaran) dengan menyajikan hidangan menu BIPANG Babi Panggang Ambawang. Kui Islam cap opo Pak kalau boleh tahu?” tulis pemilik akun Twitter @yo2thok.

“Lebaran ngendorse babi panggang. Kacau yang bikin scriptnya,” tulis @panca66. “Mungkin bagian dr Test Wawasan Kebangsaan? Siapa yg tidak pesan online Bipang, dianggap radikal radikul dan intoleran. Iya Gak Sih?” tulis @DonAdam68.

Begitulah kalau pejabat berbicara tidak cermat. Bikin heboh. Orang-orang berkomentar macam-macam. Yang membela Jokowi bilang, itu mungkin karena "slip of the tongue." Atau mungkin kesebut nggak sadar. Seperti ngomongin makanan-makanan enak kesebut pepes, tulis yang lainnya. "Otomatis kesebut."

Di zaman medsos, pejabat itu seperti berada di akuarium. Apa yang mereka ucapkan atau kerjakan terlihat jelas sekali. Mestinya mereka harus ekstra hati-hati. Tidak asal ngomong. Mereka tidak bisa menyalahkan wartawan seperti dulu, yang dianggap "memelintir" ucapan mereka. Kini, jejak digital pejabat ada di mana-mana. Mustahil dihapus.

Tak jelas apa mereka pernah mendengar nasehat ini, "Alangkah bijaknya diam jika bicaramu menimbulkan kegaduhan." Atau yang berikut, "Sekiranya perkataanmu menimbulkan keributan, lebih baik kamu diam." Sekarang "kehebohan" sudah terjadi. Tidak bagus untuk kehidupan berbangsa kita. Energi kita terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna.

Perlu dicamkan, "hanya satu kalimat lewat mulut" bisa menimbulkan perbedaan sangat besar. Contoh: dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka seseorang menjadi muslimin/muslimah, bukan kafir lagi. Bedanya sangat besar antara muslim dan kafir, dengan segala konsekuensinya. Itu akan terbawa sampai ke liang kubur, ke akhirat. Bukan cuma di dunia: masuk surga atau kekal disiksa di neraka.

Rasulullah SAW sudah mengingatkan sekian abad lalu, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah diam." Lebih banyak diam atau menjadi pendengar yang baik (tidak sering memotong ucapan orang lain) juga bukan perkara mudah. Satrawan terkenal Ernest Hemmingway sampai bilang, "Anak perlu waktu 2 tahun untuk belajar bicara, tapi orang perlu 50 tahun untuk belajar diam."

Kapan kita harus diam dan kapan harus bicara? Seorang ulama memberi nasihat, "Jika diammu membuat engkau bangga, maka bicaralah. Jika bicaramu membuat engkau bangga, maka diamlah." Banyak orang, termasuk anggota DPR, ngomong berlama-lama sampai ngelantur. Yang mendengar sudah muak, karena tidak tahu kapan dia harus berhenti.

Balik ke soal Jokowi anjurkan pesan babi panggang Ambawang. Mereka yang spontan merespon tersebut tentu tahu Jokowi beragama Islam sejak kecil. Dia pasti tahu babi itu haram: babi panggang, babi goreng, sate babi. Mereka sulit menerima alasan Jokowi "keseleo lidahnya". Apa Presiden tidak tahu kepanjangan bipang (babi panggang)? Sekilas mirip jipang.

Mereka juga tak mudah menerima argumen bahwa mudik bukan tradisi orang Islam saja. Umat lain juga begitu. Tapi yang pasti, Jokowi kali ini berbicara dalam konteks mudik untuk merayakan Lebaran Idhul Fitri. Hari Raya umat Islam.

Jika disadari pesan babi panggang Ambawang itu kesalahan, sangat terhormat jika Jokowi minta maaf. Itu mudah dilakukan, dan persoalan akan selesai. Masyarakat pun juga perlu menahan diri. Stop berkomentar. Tidak perlu menuntut macam-macam. Toh siapa pun, tak terkecuali Presiden, bisa berbuat salah. Meskipun beda dampaknya antara kesalahan lurah dan Presiden. (***)

 

Penulis adalah pemerhati masalah social.

 

Post a Comment

0 Comments