KPK Ingatkan Kepala Daerah Di Banten, Hati-hati Terima Barang

Baca Juga

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar bersama 
Kepala OPD mengikuti Rakor pencegahan korupsi. 
(Foto: S. Bahari/TangerangNet.Com)  

NET - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan penanganan korupsi di Lingkup Pemerintah Provinsi Banten yang berlangsung secara virtual, Rabu (24/2/2021). Bupati Tangerang bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rakor di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Ki Samaun, Kota Tangerang.

Direktur Koordinasi dan Supervisi II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono mengatakan  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan daerah di Banten memiliki skor MCP yang sangat baik dan tinggi, itu semua berkat komitmen dan kerja keras Gubernur dan Kepala Daerah di Banten.

"Raihan ini harus dijadikan sebagai cambuk untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. KPK siap membantu dan melakukan supervisi pada daerah-daerah di Banten apabila mengalami permasalahan atau kendala silakan dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan KPK," ucap Yudiawan.

Yudiawan mengingatkan kepada para kepala daerah di Banten untuk lebih berhati-hati dalam hal penerimaan barang-barang atau dalam bentuk apapun karena itu merupakan bentuk dari gratifikasi, karena pidana korupsi masih bisa ditindak dalam jangka belasan tahun.

"Tak enak apabila sudah tidak menjabat, tapi 3-4 tahun kemudian ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan-red), KPK dan Kejaksaan dan bisa terungkap itu masih bisa menjerat, dan itu yang harus diwaspadai oleh kita semua," tutur Yudiawan.

Sementara itu, Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) berharap rakor ini bisa semakin menguatkan kita dalam hal pencegahan dan penanganan korupsi di Provinsi Banten, karena Pemerintah Provinsi Banten komitmen sejak awal dalam hal pemberantasan korupsi.

"Berterima kasih kepada KPK yang terus melakukan supervisi pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah provinsi maupun daerah di Banten. Kami harap bisa semakin baik lagi tata kelola pemerintahan di Banten," ucsp WH.

Lain hal dengan  Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar  yang meminta bantuan, saran serta masukan dari tim korsupgah KPK terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang seperti permasalahan bansos, dan juga terkait aset Pemda Kabupaten Tangerang.

"Kami tunggu kunjungan korsupgah KPK ke Kabupaten Tangerang untuk bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada," pinta Bupati. (bah)