 |
| Bank yang menyalurkan bantuan. (Foto: Istimewa) |
NET - Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten memberikan bantuan kepada 421.177 kepala keluarga (KK) yang
rentan terdampak risiko sosial wabah Covid-19 di Provinsi Banten. Bantuan ini
merupakan jaring pengamanan sosial (social safety net) agar meminimalisasi risiko
sosial terhadap kelompok masyarakat di Provinsi Banten khususnya yang terdampak
secara ekonomi atas pandemi Covid-19.
Gubernur Banten H. Wahidin Halim
(WH) pada Selasa (21/4/2020) di Serang menjelaskan ada 421.177 KK berasal dari
non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), namun termasuk dalam kelompok
masyarakat rentan terdampak resiko sosial COVID 19. Adapun salah satu kategori
kelompok masyarakat rentan terdampak rIsiko sosial Covid-19 adalah seorang
kepala rumah tangga yang diliburkan oleh perusahaan atau cuti diluar tanggungan
perusahaan, sehingga kepala keluarga tersebut beserta keluarganya terancam
tidak memiliki mata pencarian.
Bantuan tersebut, kata Gubernur
WH, berupa uang tunai yang disalurkan melalui empat lembaga perbankan yang
telah bekerjasama dengan Pemprov Banten yakni
Bank BJB untuk wilayah Kota
Tangerang dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah untuk Kota Tangerang Selatan,
BRI untuk Wilayah Pandeglang dan Lebak serta Bank Banten untuk wilayah Serang
dan Cilegon. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap mulai Selasa
(21/4/2020) untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
“Setiap penerima manfaat akan
memperoleh bantuan sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga, yang rencananya akan
diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni,” ungkap Gubernur WH
Gubernur WH mengungkapkan
penyerahan bantuan yang dilakukan di Kota Tangerang merupakan penyaluran
perdana se-Provinsi Banten. Kota Tangerang akan mendapatkan alokasi jaringan
pengamanan sosial sebanyak 86.783 kepala keluarga (KK) dan Kota Tangerang
Selatan sebanyak 22.258 KK.
Sementara untuk Kabupaten
Tangerang sebanyak 149.133 KK, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang
sebanyak 30.200 KK, Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang
sebanyak 44.673 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK.
“Data Calon Penerima Bantuan
Jaring Pengaman Sosial merupakan data yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh
Bupati dan Walikota pada masing-masing wilayah. Data yang kami terima merupakan
data yang telah diverifikasi dan validasi oleh kabupaten dan kota. Legitimasi data
di dukung oleh surat keterangan dari desa dan kelurahan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH
menyatakan akan ada peningkatan jumlah calon penerima manfaat dari bantuan
tersebut. Hal ini disebabkan terjadinya gelombang pemberhentian kerja sementara
serta ketidakmampuan para pekerja non formal mencari nafkah karena harus
mematuhi imbauan pemerintah bekerja di rumah untuk mencegah mewabahnya covid-19
di Banten.
Bantuan tersebut, kata Gubernur
WH, bertujuan agar masyarakat penerima dapat terselamatkan dari risiko sosial
yang sangat mungkin dihadapi, sebagai akibat tidak langsung dari wabah
Covid-19.
Gubernur WH berharap agar
masyarakat Banten tetap mengikuti imbauan pemerintah dan terus mendoakan agar
wabah ini bisa cepat hilang dari tanah jawara. Selain itu, Pemprov Banten
bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam
hal pembagian tugas untuk penerima manfaat jaring pengamanan sosial.
“Jadi terdapat segmentasi penerima
manfaat baik itu yang digarap oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun
pemerintah kabupaten dan kota. Dengan sinergitas yang kuat dan saling
melengkapi, diharapkan dampak ekonomi maupun secara sosial dapat diminimalisir
secara optimal,” imbuhnya. (*/pur)
0 Comments