Ketua DPD RI Irman Gusman: terlibat pemisahan. (Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com) |
NET – Tujuan
kemerdakaan adalah meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan rakyat dan begitu pula
tujuan Provinsi Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. “Kalau rakyat di sini
(Banten-red) tidak sejahtera, buat apa Provinsi Banten didirikan,” ujar Ketua
Dewan Perwakilan Daerah Repbulik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman di Kota
Tangerang, Selasa (29/9/2015).
Kehadiran Ketua DPD RI
itu di Kota Tangerang untuk rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam
rangka konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Banten dengan pemangku kepentingan
di Provinsi Banten. Acara tersebut dihadiri oleh dua anggota DPD RI H. Subadri
dan Habib Ali Alwi, dan Gubernur Banten Rano Karno.
Selain itu, juga hadir
seluruh Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari delapan kabupaten, kota, dan
provinsi. Acara diisi oleh Menteri
Kesehatan Nila Djuwita F. Muluk, mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat serta mewakil Menteri Tenaga Kerja.
“Saat rencana dan
proses memisahkan diri Banten dari Jawa Barat, saya ikut terlibat karena waktu
itu sudah menjadi anggota MPR (Majelis Permusyarawahan Rakyat-red). Jadi, paham
betul bahwa mendirikan Banten adalah untuk mensejahterakan rakyat,” ungkap
Irman Gusman.
Peran DPD, kata Irman,
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni mendorong peningkatan
perekonomian Banten. “Kalau selama ini
pabrik yang tersebar di wilayah Banten, kita berharap kantor juga ada di Banten
dan jangan di Jakarta,” tandas Irman.
Potensi Banten yang
luar biasa, kata Irman, selayaknya dapat meningkatkan peran menjadikan Jakarta
kedua adalah Banten. DPD menjadi katalisator tanpa melihat apa latar
belakangnya.
Sementara itu, data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di Provinsi
Banten bertambah . BPS Provinsi Banten
menyebutkan pada September 2014, jumlah
penduduk miskin di Banten mencapai 649,19 ribu orang atau 5,51 persen.
Jumlah itu meningkat
26,35 ribu orang atau 4,23 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada
Maret 2013 yang hanya sebanyak 622,84 ribu orang atau 5,35 persen. Pada wilayah
pedesaan misalnya, angka kemiskinan meningkat sebesar 20,87 ribu orang dari
247,14 ribu orang pada Maret 2014 menjadi 268,01 ribu orang pada September
2014. (ril)
0 Comments