Dapat Reaksi Negatif, Usulan KONI Kota Tangerang Tingkatkan Hibah

Baca Juga

Kantor KONI di Gedung Nyimas Melati: masih numpang.  
(Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com)  

NET – Usulan KONI Kota Tangerang untuk meningkatkan dana hibah sebesar Rp 21 miliar mendapat reaksi negatif dari warga. Sebelum tuntas dugaan Dasep Sedia sebagai Ketua KONI Kota Tangerang tersangkut kasus narkoba, anggaran tidak perlu diberikan oleh Pemda.

“Hal yang tidak mungkin jika KONI Kota Tangerang  meminta hibah dari  uang rakyat lagi sebesar Rp 21 miliar  pada APBD 2016,” ujar Hasanudin Bije kepada TangerangNET.Com, Selasa (1/9/2015).

Hasanudin Bije yang kini jadi Ketua Dewan Pembina Lembaga Kajian Pemerintah Indonesia (Lekapindo) justru merasa heran. “Di mana etikanya? Di mana moralitasnya? Di mana pertanggungjawaban publik mereka,” tukas Hasanudin Bije yang mantan anggaota DPRD Kota Tangerang.

Sebelumnya, KONI Kota Tangerang mengusulkan anggaran hibah olahraga pada 2016 ke Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporparekraf) ditingkatkan menjadi Rp 21 miliar. Usulan disampaikan pengurus KONI, Senin (31/8)   dalam ekspose dengan tim Disporparekraf di kantornya  gedung Cisadane, Kota Tangerang (31/8/2015).

Usulan menyangkut empat kegiatan utama yang akan dilaksanakan pengurus KONI dan sejumlah cabang olahraga, sebagaimana usulan bersama cabang olahra

ga (Cabor) sebelumnya.

Di sisi lain, tuduhan anggota DPRD Kota Tangerang tersangka Pabuadi terhadap Ketua KONI Dasep Sediana yang diduga terlibat penggunaan narkotika, belum tuntas. “Seharusnya Dasep mundur sebagai Ketua KONI Kota Tangerang,” tandas Bije.

Hasanudin Bije mengatakan dalam kasus Dasep lagi-lagi Walikota Kota Tangerang Arief R. Wismansya  dan DPRD Kota Tangerang  diminta untuk buka telinga dan melek mata agar tidak sembarang memberikan hibah kepada organisasi yang pengurusnya sedang bermasalah secara moral.

“Jika dewan dan walikota menyetujui dan memberikan permohonan KONI, uang rakyat sebesar Rp 21 miliar  pada APBD  2016, maka sama saja mereka adalah bagian yang tidak bermoral,” tandas Bije.

Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Publik (LKP) Ibnu Jandi menanggapi langsung melalui media sosial. “Gak Usah Diperhatiin. Gak usah dikasih Anggaran,” tulis Jandi.

Kemudian Ibnu Jandi menuliskan, “Koni Kota Tangerang kalau dugaan indikasinya banyak oknum pengguna narkoba, pedagang narkoba, dan bahkan menjadi bandar narkoba, dan tidak ada prestasi yang gemilang, maka lebih baik dibubarkan saja”. (ril)