Ketua KPU Banten Agus Supriyatna: ubah sosialisasi. (Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com) |
NET – Tingkat kerawanan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Banten sangat
dipengaruhi oleh sikap penyelenggara. Bila penyelenggara netral akan aman dan
terkendali pelaksanaan PIlkada tapi sebalik bila tidak netral, dapat menimbulkan
rawan konflik.
“Saya harap
penyelenggara Pilkada tetap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon.
Bila ada penyelenggara memihak dalam hal ini KPU, langsung saya tegor. Bila
perlu diberhentikan,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Agus
Supriyatna kepada wartawan di Kota Tangerang, Selasa (29/9/2015).
Di Banten ada empat
kabupaten dan kota menyelenggarakan Pilkada serentak 2015 ini yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang,
Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Penyelenggara Pilkada serentak
di Banten adalah KPU Kabupaten Serang, KPU Kabupaten Pandeglang, KPU Kota Cilegon,
dan KPU Kota Tangerang Selatan.
Selain KPU, termasuk
penyelenggara Pilkada adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten dan Penitia
Pengawas Pilkada (Panwaskada) yang berada di empat kabupaten dan kota di atas.
Anggota Bawaslu Banten Eka Satialaksmana baru-baru ini mengatakan tingkat
kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Banten adalah di Kota Tangsel
jika dibandingkan tiga daerah lainnya.
Namun, Agus Supriyatna
tidak sependapat dengan Eka. “Saya menilai pada empat kabupaten dan kota yang
menyelenggaran Pilkada, sampai saat ini landai-landai saja. Buktinya, sudah
sebulan pelaksanaan kampanye tidak ada pengaduan yang masuk ke KPU Banten tentang
ketidaknetralan penyelenggara,” ungkap Agus yang juga aktif di Komite Nasional
Pemuda Indonesia (KNPI) Banten.
Dalam pelaksanaan
Pilkada sekarang ini, kata Agus, justu yang jadi perhatian KPU adalah dasar
warga dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Hasil survei yang
dilakukan di delapan kabupaten dan kota, ada kecenderungan warga menentukan
pilihan dipengaruhi oleh uang atau
politik uang.
“Hasil survei tersebut
akhirnya mengubah strategi sosialisasi yang akan dilakukan KPU Banten.
Sosialisasi yang akan dilakukan adalah pemiiih cerdas bukan karena menerima
uang untuk menentukan pilihan,” tandas Agus.
Menurut Agus,
sosialisasi akan gencar dilakukan berdasarkan hasil survei tersebut terutama di
kantong-kantong daerah yang tingkat politik uangnya tinggi. “Tingkat pengaruh
uang dalam menentukan pilihan kepala daerah mencapai 30 persen. Cukup besar dan
kita upayakan untuk ditekan,” harap Agus. (ril)
0 Comments