 |
| Mahasiwa pasca sarjana Unitirta serius menyimak kuliah yang diberikan oleh Gubernur Banten H. Wahidin Halim: mendorong masyarakat. (Foto: Istimewa) |
NET - Gubernur Banten H. Wahidin
Halim atau yang karib disapa WH menyampaikan materi perkuliahan kebijakan
publik pada mahasiswa pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), di Jalan Raya Jakarta Km 4, Panancangan,
Cipocok Jaya, Banjaragung, Kota Serang, pada Kamis (31/05/2018).
Di sela-sela kesibukannya sebagai
Gubernur Banten, WH menyempatkan diri menjadi dosen di Untirta pada program
Kebijakan Publik. Dalam perkuliahan tersebut, WH memaparkan materi tentang
Pengaruh Politik Terhadap Kebijakan Publik.
"Di era globalisasi ini
telah mendorong masyarakat yang semakin melek teknologi informasi telah
melahirkan tipe masyarakat yang semakin kritis, hal itu pula yang menjadikan
semakin peduli terhadap kebijakan publik, sehingga Pemerintah harus semakin
responsif dan akomodatif,” ujar WH saat menyampaikan materi perkuliahan.
Perihal keterpengaruhan politik
terhadap kebijakan publik, WH mengatakan perumusan kebijakan publik terjadi
melalui proses politik.
"Gagasan kebijakan sebagai
politik, dan gagasan politik sebagai kebijakan yang diimplementasikan melalui
rangkaian administrasi dan birokrasi," tutur WH.
"Kebijakan publik tidak bisa
dipisahkan dengan birokrasi karena kebijakan publik selalu dihubungkan dengan kegiatan
pemerintah" tambahnya.
Dalam kesempatan itu, perkuliahan
cukup interaktif antara dosen (WH-red) dengan mahasiswa. Pertanyaan terlontar
dari mahasiswa yang bertanya mengenai siapa aktor atau pemeran dalam sebuah
kebijakan publik.
"Siapa sebenarnya aktor atau
pemeran kebijakan publik itu," tanya mahasiswa kepada WH.
WH menjawab dalam kebijakan
publik itu ada aktor/pemeran serta resmi dan aktor/pemeran serta tidak resmi.
"Dalam kebijakan publik
tentu tidak terlepas dari aktor pemeran, seperti yang diungkapkan dalam bukunya
Budi Winarno (proses, teori dan studi kasus) ada aktor pemeran serta resmi dan
aktor pemeran serta tidak resmi yang masing-masing mempunyai peranan khusus dalam
sebuah kebijakan," jawab WH.
"Aktor resmi itu seperti
agen pemerintah, presiden, kepala daerah (eksekutif) legislatif dan yudikatif,
sedangkan aktor tidak resmi yaitu kelompok kepentingan (pengusaha/swasta),
partai politik, warga negara individu. Masing-masing inilah yang ikut berperan
dalam perumusan kebijakan," tambah WH.
Acara perkuliahan berlangsung
sekitar 2 jam dan diikuti oleh puluhan mahasiswa pascasarjana administrasi
publik Untirta.
Diketahui bahwa WH merupakan
alumni doktoral UNPAD dan telah resmi sebagai dosen luar biasa di Untirta saat
ini. (*/ril)
0 Comments