ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim (tengah): pemerintahan efektif.
(Foto: Istimewa)   
NET - Gubernur harus  berperan aktif dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan. Itu sebabnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahaan kabupaten dan kota yang ada di Banten.

“Jadi, kita ke depan akan sering bertemu,” ujar Gubernur Banten H. Wahidin Halim saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Gedung Serba Guna (GSG), Kabupaten Tangerang, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigarakasi, Rabu (2/5/2018).

Gubernur menjelaskan Pemprov Banten dapat memfasilitasi kabupaten dan kota yang ada di wilayah Banten.  Gubernur dapat melakukan evaluasi tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Termasuk  berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar- daaerah dan antara provinsi dan kabupaten/kota serta memberi rekomendasi kepada pemerintah atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi ekabupaten dan kota. 

“Oleh sebab itu, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kabupatem dan kota. Itu sebabnya, rapat koordinasi semacam ini akan saya optimalkan sehingga terjalin satu kominikasi yang baik dan dapat bersinergi terus-menerus,” tutur Wahidin Halim yang akrab disapa WH itu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, kata WH, dilakukan dialog antara gubernur dengan para pejabat Kabupaten Tangerang khususnya yang berkenaan dengan infrastruktur, terutama berkaitan perbaikan jalan di daerah Legok yang sampai saat ini masih banyak yang rusak dan perlu diperbaiki.

“Saya ingin jalan di area itu segera diperbaiki dan harus lebih bagus dari jalan kabupaten dan kota bahkan bahkan jalan nasional,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyinggung masalah pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Tangerang. Gubernur menyebutkan soal pengangguran terbuka bisa terjadi karena banyak tangan yang tidak terampil. Selain itu, untuk kabupaten dan kota di Tangerang, kebanyakan kontribusi dari pendatang untuk mencari pekerjaan. 

“Tetapi, mereka kalah bersaing dan tetap tinggal di Provinsi Banten.  Itu menyebabkan banyak penggangguran terbuka di Provinsi Banten,” katanya. 

Dalam menangani masalah ini, kata WH, kebijakan Pemprov Banten adalah peningkatan kualitas pendidikan.  Dalam masalah ini, Gubernur mengajak pemerintah kabupaten d
an kota berbagi penangannan sesuai kewenangan masing-masing menurut undang-undang.

“Untuk urusan SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan-red) biarkan Pemprov Banten yang menangani,” ucap Gubernur.

Gubernur mengatakan masalah pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Banten. Saat ini, tercatat banyak sekolah pada tingkat SMA dan SMK yang perlu segera dibangun. Dan, saat ini telah dianggarkan oleh Pemprov Banten. Selain itu, Pemprov Banten menganggarkan biaya operasional sekolah. Hal ini, dimaksudkan agar seluruh masyarakat Banten bisa mengakses sekolah SMA/SMK.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Tangerang Komarudin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Tangerang, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, para camat, para lurah dan kepala desa dan para kepala Puskesmas. (*/ril)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top