 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim: negara harus hadir. (Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com) |
NET – Gubernur Banten H. Wahidin
Halim kembali menegaskan program kesehatan pengobatan gratis kepada 2 juta
warga tidak mampu tetap jalan. Negara harus hadir setiap kali rakyat
mendapatkan kesulitan termasuk saat sakit karena tidak ada biaya.
“Bila perlu, saat rakyat sakit dan
tidak mampu datang ke rumah sakit, ada petugas dari Pemda yang menjemput ke
rumahnya dengan helicopter. Hal ini seperti sudah dilakukan sejumlah negara
maju,” ujar Wahidin Halim, Selasa (10/4/2018).
Hal itu disampaikan Gubernur
Banten saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019
di Hotel Ultimate Ratu Hotel, Kota Serang.
Hadir dalam acara tersebut Wakil
Gubernur Banten Andika Hazrumy, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Kepala Badan Perencanaan
Naasiona Republik Indonesia, Bupati dan Walikota se-Banten. Hadir pula pejabat
di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Banten.
Wahidin mengatakan kalau 2 juta
rakyat Banten yang belum tercover untuk membayar premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan siapa yang memperhatikan. “Saya menawarkan dan siapa yang mengurus
mereka. Pemerintah harus hadir dan Pemerintah Provinsi serta Gubernur sebagai
perwakilan Pemerintah pusat siap melaksanakan tersebut. Lalu kenapa harus
dihambat,” ucap Wahidin Halim yang akrab disapa WH tersebut.
Program kesehatan pengobatan gratis
tersebut, kata WH, bukan suatu bentuk kampanye dan untuk pecitraan. “Sekarang
saya tidak perlu kampanye dan tidak perlu pencitraan tapi bagaimana rakyat
tidak mampu berobat itu, ditolong. Kalau kepala daerah sudah tau rakyat susah
dan tidak mampu berobat tapi tidak menolong, itu namanya dzalim. Saya tidak mau
menjadi pemimpin yang dzalim,” tutur Wahidin kepada wartawan sesuai acara.
Sementara itu, Ketua Dewan
Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang hadir
pada acara sebagai nara sumber menanggapi gagasan Gubernnur tersebut. “Pak
Gubernur kalau berkeinginan untuk warga tidak mampu berobat diangkut dengan helicopter,
ide itu cukup bagus. Namun, perlu disiapkan sarana dan prasarananya,” ujar
Asep.
Dewan, kata Asep, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Provinsi Banten ikut mendukung program
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. “Yang
penting, bagaimana Banten menjadi lebih baik dan berguna bagi seluruh
masyarakat,” ucap Asep. (ril)
0 Comments