ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Suatu pemandangan di Puskesmas Rajeg, Kabupaten Tangerang, beberapa 
waktu lalu, oleh karena banyaknya pasien terpaksa menunggu di bawah 
pohonan yang ada di seputar Puskesmas tersebut. 
(Foto: dokumentasi tangerangnet.com)   

NET - Surat yang dilayangkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terkait penolakan program kesehatan gratis bagi rakyat kurang mampu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat reaksi keras dari sejumlah warga. Hal ini karena di Provinsi Banten masih sangat butuh pengobatan yang tanpa harus ditarik biaya.

“Program kesehatan gratis harus dimaknai jernih. Oleh karena saat mencalonkan sebagai gubernur, Pak WH memang melihat langsung bahwa warga Banten sangat butuh program penanganan kesehatan tanpa dipungut bayaran,”  ujar Sauqi Hidayat,  34, warga Kabupaten Lebak ketika dimintai komentar, Sabtu (3/3/2018).

Apalagi, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) 45 mengatur dan bertanggung jawab atas program pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Kesehatan gratis yang digelontorkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halimdan Andika Hazrumy (WH-Andika) lantaran berbarengan dengan semangat otonomi daerah.

“Otonomi daerah yang notabene sebagai semangat yang pro rakyat wajib kita dukung bukan malah dikebiri atau dipinggirkan,” ucap Hidayat yang berprofesi  sebagai guru.

Sementara di tempat terpisah, Robinan, warga asal Kota Serang juga menyebutkan sangat menyayangkan program yang bagus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus dipotong di tengah jalan.

“Sebab, kita bisa saja tiba-tiba jatuh miskin kalau kita ditimpa sakit. Karena butuh biaya tinggi. Kadang harus menjual berbagai macam aset. Itupun kalau punya,” ujarnya.

Jadi yang diprogramkan Gubernur Banten, tandas Robinan, menjamin pengobatan warga Banten adalah salah satu cara untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Rico Silalahi, 41, warga Kota Tangerang menyampaikan dahulu saat  WH menjabat Walikota Tangerang  menggagas program kesehatan gratis dan berjalan sukses.


Rico mengaku kendati bukan peranakan asli Tangerang tetapi bisa mendapatkan jaminan program kesehatan gratis.

“Kenapa ditolak Kemenkes, padahal sangat bagus. Saya merasakan sendiri waktu ibu saya terkena sakit gagal ginjal. Dirawat sampai lama tanpa dipungut biaya. Kan tahu sendiri biaya untuk perawatan Haemodelisa (cuci darah, red) sangat mahal,” ungkap Rico. 

Seperti dikabarkan sebelumnya, Kementerian Kesehatan menolak permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim soal mekanisme program kesehatan gratis di Provinsi Banten.

"Ya, benar (Kemenkes menolak permintaan Gubernur Banten). Provinsi Banten mau kelola jaminan kesehatan nasional (JKN) di daerahnya. Sesuai UU tidak memungkinkan," kata Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo kepada wartawan Jumat (2/3/2019) malam. (*/ril)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top