Menguat Dukungan Berbagai Elemen Masyarakat Soal Program Kesehatan Gratis

Baca Juga

Ahmad Jazuli Abdillah sebagai moderator diskusi tampil bersama para
peserta  di antaranya Dr Eka Sari, akademisi yang pemerhati masyarakat. 
(Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com)   

NET  - Pmerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat atas program kesehatan pengobatan gratis bagi 2 juta warga keluarga yang kurang mampu.

Dukungan tersebut, terlihat dalam acara diskusi dengan beberapa kalangan aktivis, mahasiswa, lembaga sosila kemasyarakatan (LSM), advokat serta akademisi di Saung Diskusi Rumah Dinan Gubernur Banten, Jalan Ahmad Yani, Kota Serang. Kamis  (8/3/2018).

Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan organisasi sekitar 100 orang di antaranya Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), LSM Patiro, Kumala, IKA PMII, ICMI, KAHMI, Permahi, Relawan Kesehatan Indonesia, dan Relawan Nya'reat. 

“Penolakan berobat gratis oleh Pemerintah pusat terkait kesehatan gratis Pemprov Banten merupakan penolakan yang tidak pro terhadap rakyat miskin. Pasalnya, keinginan rakyat yang harusnya di atas segala-galanya itu bisa diterima baik oleh negara,” ujar  Ketua  IMM Banten M. Asep.

Harusnya, kata Asep, negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pengobatan gratis. Idealnya,  gagasan pengobatan gratis cukup pakai Kartu Tanea Penduduk (KTP) Banten yang diusulkan oleh Pemprov Banten merupakan inisiatif dari Gubernur Banten yang memikirkan warga miskin untuk mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hal senada juga disampaikan oleh Rido, aktivis Pusat Telaah dan Informasi (Patiro) Banten, menurut ia, fenomena masyarakat harus membayar iuran (premi) BPJS itu terlalu membebani untuk kalangan warga miskin dengan membayar premi sebesar Rp23.000 per-bulan. Namun, ditengah-tengah Pemerintah Daerah (Pemprov Banten) mengusulkan pengobatan gratis cukup dengan KTP untuk mengcover 2 juta warga miskin di Banten ditolak oleh Kemenkes RI.

"Saya sangat menyesakan sikap yang diambil Menkes. Menyayangkan, lantas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pelaksana Pemerintah Daerah untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri diabaikan," ucap Rido.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan) Agung Nugroho yang turut hadir dalam diskusi menjelaskan pandanganya terhadap penolakan program berobat gratis.

"Harusnya, Menkes tidak perlu bereaksi menolak terhadap program yang digagas oleh Gubernur Banten," jelas Agung.

Agung menyatakan tekadnya selalu mendukung program Pemerintah daerah yang melindungi masyarakat yang tidak tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seperti halnya di Banten. Warga Banten yang menggunakan Jamkesmas dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa dicover oleh BPJS PBI melalui iuran (Premi) yang didanai APBN.  Warga Banten yang dulunya ada Jamkesda bisa dicover BPJS PBI melalui premi yang didanai APBD Banten. Namun dari kedua program ini masih ada warga miskin yang tidak tercover.

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: perlu lobi politik. 
(Foto: Istimewa)  

"ini yang kami herankan, Gubernur ingin membidik warga miskin yang tidak tercover BPJS malah ditolak, kan aneh" jelasnya.

Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan), kata Agung, optimis bila usulan program yang digagas Gubernur Banten akan diterima. "Ya, optimis tidak optimis inikan tergantung konstalasi politik di Banten. Jika DPRD-nya pro terhadap pasar asuransi, ya pastinya akan menolak program Pemprov,” tutur Agung.

Namun, kata Agung,  jika DPRD kepentingannya membela masyarakat yang termarjinalkan ini yakin optimis bisa diterima. Nanti DPRD dan Pemprov Banten bisa sama-sama lobi politik ke Pemerintah pusat untuk mengusulkan pengobatan gratis di Banten yang belum tercover BPJS.

Sementara itu, Gubernur Banten pada akhir diskusinya mengucapkan terima kasih atas dukungan moral terhadap Pemprov Banten dalam mengusulkan pengobatan gratis untuk 2 juta warga miskin yang belum tercover BPJS.

“Ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap saya,” kata Gubernur.

Sejatinya rakyat Banten sangat setuju dengan program yang diusulkan Pemprov, terlebih teman-teman yang hadir di sini sepakat untuk terus mengusulkan pengobatan gratis. "Saya (WH) akan terus mengusulkan gagasan ini, nanti kita akan diskusi dengan Direktur BPJS,"  ujar  WH sapaan akrab Gubernur Banten. (*/ril)