 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim berdialog dengan sejumlah guru beberapa waktu yang lalu: kerap kali razia. (: Syafril Elain/tangerangnet.com) |
NET – Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)
mengintruksikan seluruh kepala sekolah agar terus memaksimalkan kegiatan
ekstrakurikuler. Hal itu untuk menekan angka kenakalan remaja khususnya aksi
tawuran.
Kepemimpinan Gubernur dan Wakil
Gubernur H. Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sangat konsen di bidang
pendidikan. Mulai dari meluncurkan sekolah gratis tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
(SMA/K) hingga menaikan gaji guru honorer.
Belum lama ini, Gubernur yang akrab
disapa WH itu pun memberhentikan Kepala SMK di Kota Tangerang yang melakukan
pungutan terhadap murid.
Pada saat menjadi Walikota
Tangerang, Gubernur WH kerap kali merazia anak sekolah yang bolos. Bahkan
sempat melarang salah satu program musik yang disiarkan televisi swasta karena
membuat anak sekolah bolos dan memicu tawuran.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Banten H. Aep Junaedi,S.Pd,MM mengaku saat ini pihaknya
terus menekankan kepada seluruh sekolah agar dapat mewadahi kreatifitas dan
energi siswa agar dapat terhindar dari aksi tawuran.
"Kita terus monitoring
seluruh sekolah yang ada di Banten secara berkala, kami juga terus memberikan
pembinaan kepada mereka pada setiap kesempatan, karena saya meyakini dengan
menguras energi siswa ke arah positif kami yakin betul siswa cenderung tidak
lagi tertarik melakukan aksi tawuran," ujar Aep kepada wartawan, Selasa
(20/3/2018).
Aep yang Ketua Persatuan Guru
Repbulik Indonesaia (PGRI) Provinsi Banten menuturkan dengan menguras energi
dan mewadahi siswa untuk menunjukan eksistensinya, para siswa tidak lagi
mencari pengakuan di jalanan dengan melakukan aksi tawuran.
"Saya pernah berbicara dengan
salah satu psikolog terkait hal ini, kebanyakan dari mereka yang terlibat
tawuran adalah anak-anak yang kurang terakomodir untuk menyalurkan bakat dan
energinya sehingga mereka mencari pengakuan dengan melakukan aksi
tawuran," ungkap Aep.
Selain melakukan pembinaan, kata
Aep, salah satu upayaya dalam menjauhkan siswa terlibat dalam suatu aksi
tawuran tersebut adalah memberikan pemahaman dan menggandeng instansi terkait
untuk menyatukan persepsi guna bersama-sama menjaga generasi bangsa agar
menjauhi tawuran tersebut.
"Kita pernah mendatangkan
kepolisian dan Tentara untuk menjadi pembina apel pada setiap upacara, dan saya
juga seringkali menjadi pembina upacara pada saat kita datangkan mereka,"
tuturnya.
Dengan kesepakatan dan komitmen bersama
tersebut, Aep mengklaim upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menangkal
aksi tawuran akan semakin mudah.
“Tawuran ini jadi persoalan kita
bersama. Jadi, mari bersama-sama kita amankan generasi penerus bangsa ini,
sehingga kami dari Dinas Pendidikan, polisi, dan sekolah bisa terus
bersinergi,” ucapnya.
Meski demikian ia juga berharap
peran serta orangtua dalam mengawasi putra - putrinya dapat juga dimaksimalkan
karena peran pengawasan dari orangtua menjadi signifikan dalam menekan aksi
kenakalan remaja tersebut.
"Pendidikan bukan hanya beban
sekolah, tapi juga butuh peran serta orang tua dalam mengontrol anak - anaknya
secara bersama sama dengan sekolah sehingga aksi tawuran dapat ditekan hingga
maksimal," tukasnya. (*/ril)
0 Comments