 |
| Gubernur Banten H. Wahidin Halim bertemu dengan alumni STPDN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Senin (26/3/2018). Gubernur diapit oleh alumni STPDN Mutia dan Falah. (Foto: Syafril Elain/tangerangnet.com) |
NET - Pasca pengelolaan SMK dan
SMA Negeri dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sejak 2016 lalu,
penggelontoran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan BOS kerap
mandek. Pada Maret 2018 ini dana pertiga bulan tersebut sudah dukucurkan
Pemprov Banten.
"Alhamdulilla h Mas dana BOSDa
dan BOS sudah turun. Sebelumnya, kami sempat menalangi sejumlah kegiatan
operasional sekolah dan siswa dari koperasi sekolah," ujar Hj. Endah
Resmiati, Kepala SMK Negeri 3, Kota Tangerang dihubungi wartawan via ponsel,
Senin (26/3/2018).
Ny. Endah menyebutkan kalau BOSDa
sudah turun beberapa hari lalu. Tetapi anggaran BOS-nya baru Senin ini sudah
bisa dipergunakan sekolah.
"Kawan-kawan guru sudah ada
yang sempat ada yang mengambil. Dan untuk tenaga honor juga sudah masuk ke
rekeningnya masing-masing," ucap Endah terdengar sumringah.
Diakuinya, semenjak pengelolaan
SMA dan SMK ke Provinsi Banten 2016 lalu anggaran yang seharusnya diterima
tepat waktu kerap mandek. Akhirnya kegiatan belajar mengajar jadi terhambat
juga.
"Saya harapkan ke depan dana
BOSDa dan BOS lancar. Karena saat Pak Wahidin Halim menjabat Walikota Tangerang
bagus. Saya pernah mengalaminya," ungkap Ny. Endah.
Sementara Bambang, Wakil Kepala SMA
Negeri 7, Kota Tangerang Selatan mengaku senang lantaran pihaknya sudah bisa
menggunakan anggaran BOSDa dan BOS yang dikucurkan Pemrov Banten.
Pasalnya, kata Bambang, di sekolah
yang didirikan Agustus 2005 lalu itu banyak kegiatan sekolah menjadi terhambat
ketika dana BOSDa atau BOS belum bisa dicairkan.
"Setelah dana ini cair ke depan
Pemprov Banten di masa kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Andika Hazrumy
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bisa tepat waktu mengucurkannya ke
sekolah," tandasnya.
Ahmad Apriandi, 34, salah seorang tenaga honor di SMA Negeri
Banten juga berharap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
supaya bisa bekerja maksimal memikirkan nasib pegawai honor.
"Jangan telat seperti yang
lalu lalu. Kami kan hanya tenaga honor yang mengandalkan pemasukan dari situ
saja," ucapnya berharap.
Seperti diketahui pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Pemprov Banten telah
mengalokasikan dana BOSDa untuk SMA/SMK sebesar Rp400 miliar.
Di luar biaya tenaga honor yang
anggarannya sudah dinaikan, sebelumnya menurut Wahidin Halim, Gubernur Banten,
alokasi dana BOSDa akan dipakai untuk menggratiskan biaya SMA/SMK sebesar
Rp159,6 miliar.
"Anggaran itu diperuntukkan
bagi 245.662 siswa, asumsinya masing-masing siswa memperoleh bantuan sebesar
Rp650 ribu," tutur Ahmad. (*/ril)
0 Comments