ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Bambang Rantam Sariwanto (kanan) saat menjawab pertanyaan pers.
(Foto: Dade Fachri, Tangerangnet.com)   
NET – "Strategi lain yang harus segera diantisipasi, yakni penanganan overstay yang melibatkan aparat penegak hukum terkait, serta rehabilitasi pengguna narkotika di luar institusi lapas (lembaga pemasyarakatan-red)  yang diproyeksikan akan berpengaruh positif pada penurunan angka overcrowded. Pemasyarakatan zaman now masih berkutat dengan permasalahan overcrowding, tapi memang itu masih terjadi," ujar Bambang Rantam Sariwanto, Rabu (22/11/2017).

Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan saat acara Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernas Pas), di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

Langkah strategis yang diambil, kata Bambang,  adalah optimalisasi asimilasi melalui open camp berbasis industri seperti Permukiman Pemasyarakatan Ciangir. Hal ini menginggatkan industri dalam lapas untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai Sumber Daya Manusia (SDM)  produktif dan produk bernilai, bahkan hingga diekspor ke mancanegara.

Bukan hanya kekurangan bangunan penjara, imbuh Bambang, namun juga masalah terkait anggaran dan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan yang sangat penting lagi adalah digitalisasi di semua Lini Pemasyarakatan, khususnya pemberian hak-hak narapidana yang transparan dan mematahkan isu pungutan liar.

"Maka dari itu, dijadikan momen untuk mengkompilasi an mensinergikan. Bukan hanya permasalahan, namun juga program unggulan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya digitalisasi. Apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi adalah konsep yang telah diadopsi dan wajib diimplementasikan di semua bidang pemasyarakatan," ujarnya.

Menurut Bambang, tak mengherankan bila pada kesempatan ini juga dipamerkan inovasi Pemasyarakatan dalam bidang  IT seperti Kantin Jempol, Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Kopasindo, serta aplikasi penjualan e-commerce di Lapas Kelas I Tangerang.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Ma'mun mengatakan penguatan SDM Pemasyarakatan melalui penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang mencapai 14 ribu orang juga menjadi bahasan utama karena merekalah yang akan menjadi garda terdepan pembinaan dan pengamanan WBP.

"Rakernis PAS bisa memberi masukan komprehensif dalam pengelolaan SDM Permasyarakatan serta merumuskan langkah strategis dalam mengatasi permaslahan kondisi overcrowding sebagai upaya menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban," kata Ma'mun.

Lebih lanjut, tantangan Pemasyarakatan kedepan semakin kompleks sehingga diperlukan pemetaan kembali isu stretegis dan aktual pelaksanaan tugas demi memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan lamgkah dari kebiajakan yang akan diambil ke depan.

"Ia, menjelaskan Rakernas PAS dapat menjadi sarana untuk menggali dan meng-explore peluang dan tantangan menjadi jalan keluar atau solusi tepat sebagai bahan masukan dalam penenuan arah, corak, dan bentuk kebijakan yang akan diramu dan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan   HAM menjadi keputusan yang bulat dan siap diimplementasikan pada UPT Pemasyarakatan," ujarnya. (dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top