Bambang Rantam Sariwanto (kanan) saat menjawab pertanyaan pers. (Foto: Dade Fachri, Tangerangnet.com) |
NET – "Strategi lain yang harus segera diantisipasi, yakni penanganan
overstay yang melibatkan aparat penegak hukum terkait, serta rehabilitasi
pengguna narkotika di luar institusi lapas (lembaga pemasyarakatan-red) yang diproyeksikan akan berpengaruh positif
pada penurunan angka overcrowded. Pemasyarakatan zaman now masih berkutat
dengan permasalahan overcrowding, tapi memang itu masih terjadi," ujar Bambang Rantam
Sariwanto, Rabu (22/11/2017).
Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan saat
acara Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernas Pas), di Hotel Grand Mercure,
Kemayoran, Jakarta.
Langkah strategis yang diambil, kata Bambang, adalah optimalisasi asimilasi melalui open
camp berbasis industri seperti Permukiman Pemasyarakatan Ciangir. Hal ini
menginggatkan industri dalam lapas untuk memberdayakan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dan produk bernilai, bahkan hingga
diekspor ke mancanegara.
Bukan hanya kekurangan bangunan penjara, imbuh Bambang, namun juga masalah
terkait anggaran dan pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan yang sangat
penting lagi adalah digitalisasi di semua Lini Pemasyarakatan, khususnya
pemberian hak-hak narapidana yang transparan dan mematahkan isu pungutan liar.
"Maka dari itu, dijadikan momen untuk mengkompilasi an mensinergikan.
Bukan hanya permasalahan, namun juga program unggulan dari masing-masing Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya digitalisasi. Apalagi tidak
bisa dipungkiri bahwa digitalisasi adalah konsep yang telah diadopsi dan wajib
diimplementasikan di semua bidang pemasyarakatan," ujarnya.
Menurut Bambang, tak mengherankan bila pada kesempatan ini juga dipamerkan
inovasi Pemasyarakatan dalam bidang IT
seperti Kantin Jempol, Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Kopasindo, serta
aplikasi penjualan e-commerce di Lapas Kelas I Tangerang.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan
(Dirjen PAS) Ma'mun mengatakan penguatan SDM Pemasyarakatan melalui penerimaan
calon Pegawai Negeri Sipil yang mencapai 14 ribu orang juga menjadi bahasan
utama karena merekalah yang akan menjadi garda terdepan pembinaan dan
pengamanan WBP.
"Rakernis PAS bisa memberi masukan komprehensif dalam pengelolaan SDM
Permasyarakatan serta merumuskan langkah strategis dalam mengatasi permaslahan
kondisi overcrowding sebagai upaya menjaga dan meningkatkan keamanan dan
ketertiban," kata Ma'mun.
Lebih lanjut, tantangan Pemasyarakatan kedepan semakin kompleks sehingga
diperlukan pemetaan kembali isu stretegis dan aktual pelaksanaan tugas demi
memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan lamgkah dari kebiajakan yang
akan diambil ke depan.
"Ia, menjelaskan Rakernas PAS dapat menjadi sarana untuk menggali dan
meng-explore peluang dan tantangan menjadi jalan keluar atau solusi tepat
sebagai bahan masukan dalam penenuan arah, corak, dan bentuk kebijakan yang
akan diramu dan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
menjadi keputusan yang bulat dan siap diimplementasikan pada UPT
Pemasyarakatan," ujarnya. (dade)
0 Comments