ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Paul Alexander (tengah) dan pengelola teve kabel: melanggar UU.
(Foto: Dade, Tangerangnet.com)   
NET  - Operator teve kabel merasa diintimidasi dan dipaksa untuk berkontrak serta siaran MNC Group. Akibatnya, para operator teve kabel tersebut harus berhutang demi membayar kontrak hasil paksaan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum GO TV Kabel Indonesia Paul Alexander Oroh kepada wartawan, Jumat (6/10/2017), di Restoran Brewek, Senayan City, Jakarta.

Paul Alexander menanggapi surat dari Asosiasi Penyelenggara Multi Indonesia No 158/APMI/IX/17 tertanggal 26 September 2017 mengenai Surat Teguran/Somasi, perlu disampaikan bahwa channel : DMAX, Animal Planet, Discovery Channel, TLC, AFC yang ditayangkan adalah kerjasama yang dituangkan dalam surat No. 0139/PKS/MTKI/IV/2017.

"Sedangkan AXN, kami bekerjasama dengan Sky Nindo dengan nomor perjanjian kerjasama 512/PKS/DEMAK/CS/XI/2016 dan saat ini sudah off. Banyak rekan kami para oeprator TV kabel mengalami hal yang sama,” ungkap Paul Alexander.

Penjualan (komersialisasi) channel Free To Air  (FTA) Nasional, kata Paul, berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah pelanggaran pidana. “Kami mengimbau kesadaran dan tanggung jawab saudara sebagai korporasi besar dan penikmat frekuensi publik untuk menyebarluskan informasi menggunakan frekuensi publik yang diberikan Pemerintah,” ucap Paul.

Paul pun mengimbau MNC Group berhenti mengambil uang dari Usaha Kecil Menengah (UKM) Media dan mengemban tanggung jawab mendukung UKM seperti imbauan  Presiden Republik Indonesia.

"Begitu teganya saudata dengan penghasilan triliunan yang dihasilkan dari frekuensi publik yang notabene milik kami, memeras kami pengusaha kecil yang penghsilan 10-40 juta perbulan,” ungkap Paul.

Atas serangkaian tindakan tersebut, kata Paul, akan diambil langkah hukum. “Kami lakukan Penyiaran FTA (free to Air) nasional semata-mata karena kebutuhan dan hak masyarakat menengah bawah untuk memperoleh informasi dan hiburan tanpa berbayar yang dilindungi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002," ujarnya.

Terkait dengan surat  No. 084/MSKY-UT/IX/2017 tertanggal 26 September 2017 perihal Somasi Terkait Penggunaan Tidak Sah Atas Hak Cipta dan Siaran Milik MNC Group yang ditujukan kepada PT. Wava Ungaran Visi Misi Utama (Wava TV Cable), kata Paul, tidak pernah mengomersilkan FTA nasional..

Sementara itu, Wava TV Kabel Ratna Mufidah mengatakan Wava TV Kabel adalah lembaga penyiaran berlanganan (LPB). TV Kabel yang telah memiliki legalitas hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Wava TV Kabel pernah mengajukan permohonan izin kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tersebut untuk menyiarkan siaran MNC Group tapi ditolak dengan alasan belum bisa berkerjasama.

"Untuk dapat bekerjasama, semua LPB yang memperoleh izin untuk siaran MNC Group tersebut diharuskan untuk membayar kepada PT MNC Sky Vision. RCTI, MNC TV dan GLOBAL TV adalah lembaga penyiaran swasta (LPS). Berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah siaran tidak berbayar dasar/legal standingnya dalam tempo tiga hari dari tanggal jawaban surat somasi kami," kata Ratna.(dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top