ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (berpeci) bersama kepala daerah
lainnya  ramah tamah sebelum acara Rakernas dimulai.
(Foto: Istimewa)  
NET - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (14/9/2017). Rakernas ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.  Pada acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga itu, tampak  sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Pemerintah secara konsisten melakukan upaya perbaikan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Perbaikan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara tersebut antara lain ditunjukkan dengan opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang semakin membaik.

Berdasarkan laporan hasil pemerikasaan BPK atas laporan keuangan pemeritah pusat pada tahun 2016, kata Menkeu, mendapatkan opini WTP, termasuk laporan keuangan kementrian/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Khusus untuk pemerintah daerah terdapat peningkatan jumlah entitas yang mendapatkan opini WTP. Pada 2015 sebanyak 312 daerah mendapatkan opini WTP, sementara tahun 2016 meningkat menjadi 375 daerah.

“Opini WTP itu memiliki makna yang mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan  di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat dari rakyat yang harus dikelola oleh Pemerintah secara professional, tranparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurukan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan.

“Pencapaian opini WTP harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Sri.

Sri berharap kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati dan walikota untuk bersungguh-sungguh meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan negara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan APBN dan APBD, serta merumuskan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat.

Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian, lembaga, dan kepala daerah tidak memandang bahwa pengelolaan keuangan negara hanya sebagai urusan teknis atau urusan prosedural saja. Pengelolaan keuangan negara harus mengarah kepada hasil.

"Akutansi kita mestinya diarahkan tidak kepada prosedur tapi harus diubah pada orientasi hasil. Hasil pun harus yang berkualitas, arahnya mesti ke sana semuanya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyindir selama ini kementerian dan lembaga maupun kepala daerah kerap membuat aturan terlalu banyak. Misalnya, setiap kegiatan harus disampaikan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ tersebut,  sebetulnya tidak memberikan dampak signifikan pada keuangan negara.

"Yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan, pagarnya dibuat tinggi-tinggi tetapi yang lompat juga masih banyak sekali. Buat apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa," tegasnya.

Pada Rakernas bertema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera,” Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada lima institusi yang meraih predikat WTP selama lima tahun berturut-turut.

Penghargaan itu diterima Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar. (*/ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top