ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Gubernur Banten H. Wahidin Halim: perlu data yang akurat.
(Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com)   
NET – Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengatakan meski sekolah madrasah pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama, tapi kalau memang perlu bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap memberikan bantuan. “Sebagai kepala daerah, kita siap memberikan bantuan demi kemajuan pendidikan bagi rakyat,” ujar Wahidin Halim, Kamis (14/9/207).

Hal itu disampaikan Gubernur Banten saat rapat paripurna DPRD Banten atas jawaban sejumlah fraksi di gedung DPRD,  Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Kota Serang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dan dihadiri para anggota dewan.

Prinsipnya, kata Wahidin Halim, jangan sampai anak-anak yang ada di Banten ini tidak mendapat pendidikan yang layak meski belajar di madrasah. Sebagian orangtua di Banten ini memasukkan anaknya untuk bersekolah di madrasah.

“Bagi saya, tidak perlu ada perbedaan apakah di sekolah umum atau di madrasah. Nah, kalau madrasah memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten dan dananya ada, harus diberikan. Namun, setiap bantuan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Wahidin mengingatkan.

Mengenai pemberian insentif kepada guru honorer atau guru tidak tetap tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Banten, kata Wahidin, sekarang ini baru selesai pendataan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Belum bisa disiapkan dananya, kalau datanya belum ada. Dengan selesainya pendataan, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran baru nantinya bisa diberikan kepada mereka uang insentif. Data yang akurat untuk mengeluarkan dana dari APBD menjadi penting,” ucap Gubernur.

Selain masalah pendidikan, banyak hal yang disampaikan Gubernur pada rapat paripurna tersebut. Mengenai Bank Banten pun dikemukan oleh Gubernur yang sekarang ini masih dalam petanaan dan audit.    

“Pengelolaan Bank Banten masih dalam kajian karena banyak persoalan yang harus ditata kembali. Kantor Bank Banten berkedudukan di Jakarta pun perlu perhataian karena harus mengeluarkan dana sebesar Rp 30 miliar. Begitu juga dengan biaya operasional Bank Banten diketahui membutuhkan Rp 105 miliar tapi yang sudah dikeluarkan Rp 135 miliar,” ungkap Wahidin.

Gubernur Banten mengatakan Bank Banten sekarang ini membutuhkan dana keseluruhan sekitar Rp 600 miliar tapi dana yang tersedia baru sekitar Rp 120 miliar. Nah, apakah Pemerintah Provinsi Banten perlu menyuntik dana untuk keperluan Bank Banten, nanti dapat diputuskan setelah semua perhitungan selesai.

“Saya kira khusus untuk Bank Banten ini kita tidak perlu tergesa-gesa dalam mengucurkan dana,” ujar Wahidin. (ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top