ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Para pegawai tenga honorer K-1 bersama Komisi II
DPR RI sesuai rapat dengan Gubernur Banten Wahdin
Halim di Pendopo Gubernuran.
(Foto: Syafril Elain, Tangerangnet.com)   
NET  - Gubernur Banten H. Wahidin Halim menyatakan siap mengambil tanggung jawab pembayaran gaji pegawai honorer  K-1 yang ada di Provinsi Banten. “Saya sebagai sebagai Gubernur sudah melaporkan kepada  Menpan RB masalah nasib pegawai honorer K-1 (kategori-1-red), namun tidak ada jawaban yang tegas,”  ujar Wahidin Halim di Pendopo Gubernuran Banten, Senin (31/7/2017).

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Banten di hadapan Komisi II DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Reses Masa Persidangan V  Tahun Sidang 206-2017 di kantor Gubernur, Kawasan Pusar Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Jalan Syeh Nawawi Anbatani, Kota Serang. Komisi II DPR RI yang datang mencapai 22 orang dipimpin Ketua Komisi II  Ahmad Riza Patria dari Fraksi Gerindra.

Wahidin menjelaskan seharus Pemerintah pusat memberikan ketegasan tentang masalah tenaga honorer K-1. “Kalau memang mau diangkat silakan angkat dan kalau tidak mau mengangkat berikan kewenangan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membiyai. Jangan seperti   sekarang ini, menaruh harapan tapi entah sampai kapan. Kasihan para pegawai honorer itu,”  tutur Gubernur.

Oleh kerena itu, kata Gubernur, melalui Komisi II DPR RI ini bila nanti ada rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANBR) bisa dibahas lebih tuntas. “Saya berharap kepada Komisi II hal bisa dibahas sampai tuntas dan tidak lagi menggantung,” ucap Wahidin Halim yang akrab disapa WH tersebut.

Atas penjelasan tersebut, sejumlah anggota DPR RI Komisi II menyambut baik apa yang disampaikan oleh Gubernur. “Saya menyambut baik atas kesanggupan Pak Wahidin sebagai Gubernur Banten akan mengambil alih tanggung jawab masalah pegawai honorer K-1 tersebut. Semoga nanti, kita sampaikan kepada Menteri hal ini,” ujar Rambe Kamarul Zaman, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.

Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan masalah pegawai honor K-1 sudah masuk ke DPR RI dan di Provinsi Banten ada sekitar 300 orang. “Kita datang ke Banten banyak persoalan yang dibahas antara lain soal pegawai honorer K-1 ini. Syukur PakWahidin sebagai Gubernur Banten punya tekad untuk menyelesaikannya, tinggal kemauan Kementerrian untuk mengeluarkan keputusan,” ucap Riza yang mantan anggota KPU DKI Jakarta itu. (ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top