ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Yudi Syamhudi Suyuti: meneliti universitas di luar negeri.
(Foto: Dade, Tangerangnet.com)  
NET - Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan pengalamannya  saat terlibat proses perubahan status dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Suska Riau yang kontroversi.

“Saat itu, saya ajukan makalah yang juga dirilis di Jurnal Kampus dengan  judulnya "Negara, Masyarakat dan Universitas. Di sini, saya menyatakan tesis saya tentang kedudukan harus sama antara negara, masyarakat dan universitas, yakni semuanya berada di bawah rakyat. Memang di sini negara memfasilitasi dan memberikan regulasi yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan universitas," ujar  Yudi Syamhudi Suyuti, di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Akan tetapi, kata Yudi, universitas tidak bisa ditempatkan sebagai alat kekuasaan negara, karena hal ini menyangkut Ilmu Pengetahuan, Riset dan Pendidikan Tinggi juga Pemberdayaan Masyarakat yang independen. “Pada saat itu, saya meneliti beberapa universitas di luar negeri, seperti Al Azhar di Kairo, Cambridge University di Inggris dan Sorbonne University di Perancis juga universitas lain,” ungkap Yudi.

Bahkan  di Rusia, kata Yudi, hampir seluruhnya universitas di sana, anggaran yang dimiliki universitas lebih besar dari anggaran negara.  Akan tetapi negara tidak mengusik-ngusik, justru malah mendukung penuh. Kenapa universitas tersebut begitu kuat, karena independensi pendidikan tingginya selain diberikan kebebasan juga mampu membangun relasi dengan kalangan industri yang kuat.

Yudi menjelaskan sehingga universitas  mampu menjadi mitra masyarakat dalam membangun peradaban, bukankah majunya sebuah negara didorong oleh majunya peradaban masyarakat? Di sinilah tugas universitas atau perguruan tinggi. Lain halnya di Belanda, hampir seluruh perguruan tinggi disubsidi oleh negara dalam hal permodalan, akan tetapi independensi juga diberikan begitu besar dan juga ditempatkan berkedudukan setara dengan negara.

"Padahal jika dibandingkan di Indonesia, biaya pendidikan di universitas yang sudah maju, sangat besar. Akan tetapi tidak membebani para studentnya, karena rata-rata, universitas memiliki dana abadi. Universitas jangan dijadikan alat kekuasaan penguasa negara. Apalagi rektornya dipilih langsung  Presiden Jokowi sebagai pembantunya. Ini pembodohan massal namanya,”  ungkap Yudi.

Menurut Yudi,  hanya ada 2 orang di dunia ini yang menguasai kekuasaan politik sekaligus ilmu pengetahuan dibawah kendalinya langsung. Raja Namrud (Raja Babel) yang jahat dan kejam tapi diberikan Allah ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Dan Raja (Nabi) Sulaiman yang baik juga diberikan hikmah oleh Allah yang sangat tinggi. Bahkan Firaun pun tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan memberikan otoritas lembaga ilmu pengetahuan kepada para ahlinya.

"Apa mungkin, Presiden Jokowi ingin menjadi Raja Namrud dan Nabi Sulaiman dengan kemampuan yang dimilikinya. Saya pikir Presiden Jokowi terlalu berkhayal," kata Yudi. (dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top