ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Heru Pambudi (kedua dari kiri) saat memberi penjelasan
kepada wartawan: kejahatan ekonomi.
(Foto: Dade, TangerangNet.Com)   
NET - Kasus penyelundupan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  elektronik yang heboh belakangan ini berawal dari temuan petugas Bea Cukai Soekarno Hatta, Jumat (3/2/2017) lalu, atas paket kiriman yang dibawa melalui perusahaan jasa titipan Fedex seberat 560 gram. dalam mvotcenya tertuIis satu kilogram, berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak-red), satu buku tabungan, serta satu buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

"Sebagaimana prosedur, bentuk profesionalisme dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai communityprotector, Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut menggunakan alat bantu  X-ray," ujar Heru Pambudi kepada wartawan, Jumat (10/2/2017), di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta Timur.

Bea Cukai bersama Direktorat Jenderal  (Ditjen) Pajak, Dirjen  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Kepolisian RI memberi keterangan resmi terkait impor KTP dan  NPWP dari Kamboja.

Heru menjelaskan  sesuai dengan prosedur, petugas lapangan melakukan pemeriksaan rutin atas seluruh (100 persen) barang-barang yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT)  termasuk yang lewat Fedex. Pemeriksaan dilakukan baik atas dokumen maupun fisik barang melalui x-ray.

"Jadi petugas Bea Cukai mencocokkan antara dokumen dengan image yang dihasilkan dari x-ray. Kalau ada yang mencurigakan, sesuai dengan prosedur, petugas akan membuka paket tersebut dengan disaksikan petugas Fedex," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Erwin Situmorang mengatakan  pemeriksaan fisik setelah x-ray dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan yaitu image hasil x-ray, negara asal paket, dan uraian barang dalam invoice yaitu ID card. Berdasarkan profil yang dimiliki oleh Bea Cukai dan pengalaman selama ini, impor dari negara tertentu rawan pelanggaran terutama narkotika, dan sebelumnya Bea Cukai juga pernah menahan sejenis ID card dalam bentuk kartu kredit.

"Khusus temuan KTP ini, kami tengah berkoordinasi secara intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi. Misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi on/ine, narkoba, prostitusi, dan pencucian uang," ungkap Erwin.

Seperti diketahui, hasil kejahatan di atas memerlukan tempat atau rekening penampungan dan untuk membuat rekening seseorang memerlukan KTP dan NPWP. Untuk menindaklanjuti kasus impor KTP dan NPWP tersebut, saat ini Bea Cukai sedang melakukan pendalaman kasus bersama-sama dengan Ditjen Pajak, Ditjen Dukcapil, dan Kepolisian RI.

Dirjen Dukcapil Drajat Wisnu Setyawan mengatakan  telah melakukan pengecekan KTP elektronik tersebut untuk membuktikan keabsahan dokumen dengan menggunakan dua instrumen yaitu alat baca KTP (card reader), dan Pengecekan NIK ke dalam database kependudukan.

Setelah dicek, kata Drajat,  ternyata 36 KTP tersebut adalah palsu, yaitu data dalam fisik KTP tidak sama dengan data yang ada dalam chip. "Terkait kartu NPWP, Ditjen Pajak juga telah melakukan penelitian terhadap keabsahan NPWP berdasarkan master file wajib pajak," ungkap Heru.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan setelah kita cek ternyata dari 32 kartu NPWP, sebanyak 30 NPWP valid, dan 2 NPWP tidak valid. NPWP vahd beram nama dan nomor pada kartu tersebut sesuai dengan nama dan nomor yang terdaftar di kantor pajak.

“Dari temuan ini Ditjen Pajak juga akan mendalami data perpajakannya, misamya SPT Tahunan wajib pajak tersebut. Bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya memperkuat sinergi antar kelembagaan dalam bentuk mengintegrasikan data-data yang terdapat di berbagai lembaga, termasuk bermacam-macam nomor identitas yang berlaku selama ini ada menjadi semacam identitas tunggal," kata Hestu.

Tidak berhenti sampai di sini, Bea Cukai, Pajak, dan Dukcapil akan me|akukan investigasi Ianjutan dengan melibatkan Kepolisian RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas seluruh pihak-pihak yang terkait penyalahgunaan KTP dan NPWP tersebut, termasuk transaksi keuangannya.

"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tangga 15 Februari 2017, untuk mengantisipasi isu kemungkinan penggunaan KTP palsu, Drajat menambahkan, apabila ada petugas TPS meragukan keabsahan KTP pemilih, dapat melakukan pengecekan keabsahan KTP tersebut melalui kantor Dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih," katanya.

Cara Iainnya yang Iebih cepat yaitu petugas TPS (Tempat Pemungutan Suara-red) dapat memfoto KTP dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp layanan pengaduan Dinas Dukcapil setempat. Pengecekan ini hanya butuh waktu sekitar 2 menit. Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang menggelar Pemilihahn Kepala Daerah (Pilkada) akan terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. (dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top