ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Sampah berserakan di sudut jalan di Poris, Batuceper,  
Kota Tangerang.   (Foto: Istimewa)  
NET  - Perwakilan para pemohon hak uji materil atas Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 yang mengatur percepatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)   teknologi termal menyayangkan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tetap mendorong teknologi termal dalam pengelolaan sampah. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materiil Perpres No. 18 Tahun 2016 pada bulan November lalu, KLHK mengundang para pemohon, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog (BPPT) dan para ahli teknis pada hari Kamis (26/12017).

“Sayangnya, para pemohon menganggap agenda pertemuan yang diinisiasi KLHK dan dihadiri tidak bertujuan mencari solusi pengelolaan sampah secara holistik. Justru dalam forum tersebut KLHK mencoba meyakinkan para pemohon bahwa PLTSa teknologi termal tetap dapat digunakan,” ujar Fajri Fadhillah, peneliti Divisi Pencemaran ICEL dalam siaran pers yang diterima Tangerangnet.com, Jumat (27/1/2017).

Para penggugat yang diwakili oleh LBH Bandung, WALHI, ICEL, BaliFokus, YPBB, dan Nol Sampah serta seorang pemohon individu, Fajri menegaskan kembali poin-poin gugatan dan secara simbolis menyerahkan dokumen permohonan uji materiil atas PerPres No. 18/2016. “Kami berharap Pemerintah mematuhi putusan ini, dan tidak mengeluarkan aturan baru yang secara substantif sama dengan peraturan yang telah MA perintahkan untuk dicabut. Perbuatan tersebut bisa dianggap perbuatan melawan hukum oleh penguasa,” ujar Fajri Fadhillah.

KLHK yang  diwakili oleh Sudirman, Direktur Persampahan, bersikukuh bahwa pengelolaan sampah dengan teknologi termal dibutuhkan terutama untuk daerah yang timbunan sampahnya sudah sampai lebih dari 1.000 ton per hari. Menanggapi hal ini, Dwi Sawung dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, “Pengelolaan sampah harus dilihat secara holistik dari hulu ke hilir, jangan hanya berfokus teknologi di belakang saja.”

Sawung menambahkan, “Kota dan kabupaten harus menggalakkan upaya-upaya pengurangan sampah di sumber. Perpres 18/2016 membuat semangat mengurangi sampah menjadi berkurang. Ini bertentangan dengan roh UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.”

Lebih lanjut, para pemohon meminta KLHK untuk menggalakkan replikasi kisah-kisah sukses pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R dan nirsampah (Zero Waste). Kota Bandung memberikan contoh yang baik bagaimana menekan produsen untuk menggunakan kemasan yang dapat diolah kembali ketika memberlakukan pelarangan penggunaan styrofoam.

Surabaya telah sukses menggalakkan pemilahan dan merintis pengomposan skala rumah tangga hingga 26 rumah kompos sejak tahun 2004, dengan reduksi sampah mencapai 37 persen. Salah satu perwakilan pemohon, Wawan Some dari Komunitas Nol Sampah, mengingatkan, “Surabaya pernah mengalami kegagalan dengan insinerator, harga Rp 33 miliar namun tidak dapat digunakan dan dalam penerapannya tidak sesuai standar. Justru non-termal yang berhasil. Inisiatif-inisiatif seperti ini harus dipelihara dan dikembangkan.”

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah secara holistik, para pemohon mengingatkan KLHK untuk mengkonsultasikan Rancangan Perpres Kebijakan Strategi Nasional Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) 2015 - 2025 kepada masyarakat luas. Dalam forum di atas, KLHK menyampaikan Raperpres Jakstranas sudah hampir selesai dan sedang menunggu pengesahan dari Presiden, namun enggan memberikan rancangan tersebut kepada para pemohon.

“Pasal 96 Ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Saya rasa tidak perlu upaya hukum lagi untuk mengingatkan hal ini,” lanjut Arip Yogiawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung selaku kuasa hukum para pemohon. (*/ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top