ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Agustinus Sonny Keraf di antara para peserta diskusi.
(Foto: Dade, TangerangNet.Com)  
NET - Guna mendukung program Kabinet Kerja dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, telah ditetapkan target peningkatan pasokan daya listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) dan harus tercapai pada 2019-2020. Target yang harus dicapai sebesar 7.000 MW setiap tahunnya, sangatlah realistis, mengingat sedang berlangsungnya pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air dan program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kegiatan ekonominya secara mandiri.

"Saat ini, kapasitas sumur-sumur minyak dalam negeri semakin berkurang cadangannya, sedangkan pembukaan sumur-sumur baru di daerah lepas pantai membutuhkan dana besar. Di sisi lain, produksi CPO (Crude Palm Oil-red) dari perkebunan kelapa sawit kurang menguntungkan karena panen CPO hanya berkisar 5.950 liter/hektar/tahun. Bila dibandingkan dengan panen lemak (lipid) mikroalga, yang dapat diolah menjadi biodiesel (solar) nabati, yang mampu mencapai 136.900 liter/hektar/tahun, atau 23 kali lebih banyak dari CPO," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)  Dr. Agustinus Sonny Keraf , Kamis (1/12/2016), di Universitas Kristen Indonesia (UKI), di Jakarta.

Sonny Keraf menjelaskan jika hanya mengandalkan CPO, ijin pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit cenderung berlanjut dan menimbulkan tarik-menarik dalam peruntukan lahan dengan pertanian tananaman pangan dan perkebunan lainnya. Pemerintah perlu menghentikan ijin perluasan perkebunan kelapa sawit dan segera beralih ke budidaya mikroalga di tambak-tambak kawasan pesisir. Total panjang pantai Indonesia yang sebesar 81.000 kilometer sangat potensial untuk pengembangan budidaya mikroalga.

Menurut Sonny, Presiden Joko Widodo menekankan pemanfaatan energi nuklir merupakan pilihan terakhir. "Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan bahan bakar transportasi diprioritaskan pada pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan, antara lain energi matahari, energi angin, panas bumi, dan energi nabati," ujarnya.

Diskusi Nasional yang diselenggarakan di UKI merupakan perwujudan atas hak pilih masyarakat dalam cara memperoleh energi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tenteng Energi. Pasal 19 dari UU tersebut menyebutkan tentang Hak dan Peran Masyarakat yaitu, setiap orang berhak memperoleh energi.

"Oleh karena itu, terkait dengan UU tersebut, rakyat berhak untuk menolak pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi, yaitu energi nuklir yang diperoleh melalui reaski fissi. Seluruh PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir-red) di dunia menggunakan energi dari reaksi fissi dan dampak negatifnya dapat dilihat dari bencana-bencana di PLTN Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima Daiichi, yang menimbulkan ribuan korban karena tercemar partikel radioaktif melalui pernafasan maupun makanan dan minuman," ungkap Sony yang mantan Menteri Lingkungan Hidup itu. (dade) 

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top