ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Suahardi Alius dan para peserta seminar: setelah terjadi.
(Foto: Dade, TangerangNet.Com) 
NET - "Ancaman terorisme tidak hanya dilihat dari sisi hukum tetapi menyangkut sisi politis, ekonomi, dan berbagai kepentingan lainnya. Dengan kata lain, terorisme bukanlah ancaman yang memiliki satu motif tetapi bisa muncul oleh berbagai alasan dan sebab yang saling kait-mengait," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Drs. Suhardi Alius, MH, Selasa (6/12/2016).

Suhardi Alius mengatakan hal tersebut  pada acara seminar nasional "Preventtive Justice" dalam Antisipasi Ancaman Perkembangan Terorisme, di Hotel Borobudur Jakarta.

 Menurut Suhardi, masih ada yang menganggap terorisme merupakan ancaman yang "dibuat-buat" atau "mengada-ada". "Kesadaran perlunya menangkal ancaman terorisme baru menjadi perhatian serius ketika sudah memakan korban dalam jumlah banyak, sementara belum ada instrument hukum yang tepat untuk menangani kejahatan terorisme

Oleh karena itu, kata Suhardi, dalam kontak global, munculnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang secara massif melakukan aksi, telah menginspirasi gerakan dilihat yang sama di berbagai negara. "Kelompok ekstrimis ini diperkirakan sudah aktif di 40 negara dengan berbagai bentuk operasi," ujarnya.

Ancaman lain yang juga tak kalah mengkhawatirkan adalah fenomena Foreign Terrorist Fighters (FIF), pelatihan militer di dalam dan luar negeri, kebebasan penggunaan internet (the use of internet for terrorism purposes), dan berkembangnya hate speech yang sudah mengarah pada terorisme.

Hadir dalam seminar antara lain, yaitu Hanafi Rais, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Asrul Sani, Anggota Pansus RUU Terorisme, Al Araf, Direktur Imparsial, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj. MA, Ketua Umum Harian Tanfidziah Nahdatul Ulama, dan Iwan Sasriawan SH. LLM P.hD, Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Sementara itu, UU No. 15 tahun 2003 belum mengatur tentang kegiatan Pendahuluan (precursor activities) sebagai kegiatan yang dapat dipidana. "Indikasi tindakan terorisme seperti pelatihan militer, baiat, perekrutan, penghasutan dan penanaman doktrin untuk melakukan terorisme banyak dilakukan secara terang-terangan," ujar Suhardi.

Namun demikian, terhadap mereka yang telah melakukan pelatihan militer di dalam dan luar negeri belum bisa dikenai tindak pidana. BNPT memandang tindakan-tindakan itu dapat menjadi bagian yang perlu dimasukan dalam perubahan UU No. 15 tahun 2003. Selain Undang-Undang yang kuat, Indonesia juga membutuhkan Undang-Undang yang komprehensif.

Undang-Undang hendaknya bisa mengatur ketentuan tentang pencegahan, namun dalam berbagai kesempatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secara aktif telah menyampaikan beberapa usulan terkait Perubahan UU NO. 15 Tahun 2003," ungkap Suhardi.

Beberapa usulan BNPT juga sudah masuk dalam Draft Perubahan Undang-undang usulan pemerintah yang sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BNPT berharap perubahan UU No.15 tahun 2003 dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. (dade)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top