ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Abdul Mufti: kedaulatan bangsa.
(Foto: Syafril Elain, TangerangNET.Com)  
NET – Muhammadiyah tidak pernah berfikir akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo karena telalu mahal biaya yang akan ditanggung bila hal itu dilakukan. Muhammadiyah mendukung Presiden Joko Widodo sampai periode 2014-2019 berakhir.

“Kita mendukung sepenuhnya Pak Joko  Widodo menjalankan tugas sebagai  Presiden Republik Indonesia,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah Abudl Mufti kepada wartawan di Kota Tangerang, Selasa (29/11/2016).

Hal itu disampaikan Abdul Mufti pada kegiatan Tanwir 1 (rapat kerja nasional) Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di Hotel Narita, Cipondoh, Kota Tangerang. 

Namun demikian, kata Adul Mufti, bila Presiden Joko Widodo dinilai dalam menjalankan Pemerintahan lemah, persiapkanlah penggantinya untuk periode mendatang. Masih ada waktu sekitar tiga tahu lagi untuk mempersiapkan siapa yang akan mengganti Joko Widodo.

“Muhammadiyah bila punya perhatian terhadap pimpinan nasional, dari sekarang persiapkan kader atau warga yang punya kualitas menjadi pemimpin nasional. Jadi, jangan ada kader Muhammadiyah berfikir untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo di tengah jalan dan lebih baik mengisi kegiatan yang sedang berjalan sekarang ini,” tutur Abdul Mufti.

Yang perlu dikritisi oleh kader Muhammadiyah, kata Abdul Mufti, adalah mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi.

“Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi menjadi perhatian khusus bagi Mahummadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah pernah menggugat kebijakan Pemerintah tentang penguasaan hajat hidup orang banyak. Gugatan tersebut dilakukan dalam konteks kehidupan bernegara,” ujar Mufti.

Mufti mencontohkan hutan Indonesia yang begitu luas harus diatur dalam pemberdayaan sebagai sumber hidup dan kehidupan yang menyangkut hajat rakyat. Jangan sampai hutan dikuasai oleh suatu kelompok untuk kepentingan kelompok lain. Peran Pemerintah untuk mengatur Hak Penguasaan Hutan (HPH) menjadi penting dan mempertimbangkan agar tidak kuasai satu kelompok.  

Sementara itu, Andik Setiawan, Media Center Tanwir 1 Pimpinan Pemuda Muhammadiyah menjelaskan kegiatan berlangsung mulai pada 27 sampai 30 November 2016. Peserta yang hadir dari 34 provnisi dan masing-masing provinsi membawa 6 orang peserta.

Adik Setiawan mengatakan pada kepengurusan Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 ini baru pertama kali diadakan Tanwir. “Tanwir dalam suatu kepengurusan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Kota Tangerang mendapat kehormatan menyelenggarakan Tanwir pertama,” tutur Andik. (ril)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top