ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan: tidak bisa melarang.
(Foto: Istimewa)  
NET - Ketua Majelis Permsyawaratan  Rakayt Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan mengimbau kepada anggota Muhammadiyah Tangerang, Banten, khususnya komando Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) agar tidak turut melakukan demo ke Jakarta pada 2 Desember 2016 nanti. Namun jika masih ada di antara mereka yang berangkat, pihaknya juga tidak bisa melarang karena semua itu sudah diatur di dalam ketentuan yang ada.

"Selaku Ketua MPR RI, saya hanya bisa mengimbau kepada Kokam agar tidak turut demo. Tapi, kalau ada yang berangkat juga silahkan. Asal tetap menjaga ketentraman dengan baik," ujar Zulkifli Hasan di sela-sela pembukaan Tanwir Pemuda Muhammadiyah I tahun 2016 di Kota Tangerang, Banten, Senin (28/11/2016).

Apalagi, kata dia, saat ini perkembangan politik nasional seperti ini. Kokam sebagai organisasi kepemudaan yang intelektual,  harus bisa memberikan contoh atau pencerahan kepada masyarakat. Bagaimana seharusnya berprilaku yang sesuai dengan Pancasila.

Dan perilaku Pancasila tersebut, imbuh Zulkifli, tertuang di dalam konsesus empat pilar, yaitu Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, Nebara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara,  Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem budaya dan semboyan bangsa Indonesia, serta UUD 45 sebagai konstitusi negara.

"Apabila Pancasila yang termasuk di dalam konsesus empat pilar tersebut dilakukan dengan baik, tentu kesejahteraan dan kondisi bangsa ini akan semakin baik,” ucap Zulkifli.

Dan itu, katanya, belum bisa terealisasi lantaran sikap sebagian masyarakat yang belum melaksanakan Pancasila. Sehingga menimbulkan pertikaian karena kepentingan sesaat. Buktinya, di Indonesia ini masih terdapat 1.119 izin tambang, milik swasta nasional dan asing. Selain itu, ada juga 260 lebih izin batubara, tetapi masyarakat tak kunjung memperoleh kesejahteraan. Bahkan masih banyak yang miskin dan anak-anak yang tidak sekolah.

Apabila lanjutnya, masyarakat Indonesia  bersikap Pancasila, tentu mereka tidak akan membiarkan rakyat miskin dan tertindas. Mengingat sikap manusia Pancasilais itu selalu berpihak kepada mereka  yang lemah. “Ya jika merujuk pernyataan dari Ketua MK (Mahkamah Konstitusi-red) , saat ini banyak pemimpin yang mengalami dis-orientasi. Mereka tidak tahu, untuk apa menjadi pemimpin. Karena yang mereka pahami hanya mencari kekayaan dan keuntungan pribadi," kata dia.

Buktinya, kata dia, masih ada pemimpin yang main gusur. Seharusnya sebagai seorang pemimpin yang Pancasilais mereka tidak seperti itu. Tetapi harus mengajarkan sesuatu yang mufakat kepada masyarakatnya.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, saat menjabat sebagai Walikota Solo. Ketika akan melakukan penggusuran, katanya, Jokowi mengajak masyarakat yang akan digusur itu berdialog terlebih dahulu. Bahkan musyawarah itu dilakukan berkali-kali hingga masyarakat paham dan menerima. 

"Jadi di dalam setiap penggusurannya dulu, Pak Jokowi tidak selalu  memberikan ganti rugi.Tapi ganti untung, sehingga selalu terjadi kata mufakat," ujarnya. (man)


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top