 |
| Ketua MPR RI Zulkifli Hasan: tidak bisa melarang. (Foto: Istimewa) |
NET - Ketua Majelis
Permsyawaratan Rakayt Republik Indonesia
(MPR RI) Zulkifli Hasan mengimbau kepada anggota Muhammadiyah Tangerang,
Banten, khususnya komando Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) agar tidak turut
melakukan demo ke Jakarta pada 2 Desember 2016 nanti. Namun jika masih ada di antara
mereka yang berangkat, pihaknya juga tidak bisa melarang karena semua itu sudah
diatur di dalam ketentuan yang ada.
"Selaku
Ketua MPR RI, saya hanya bisa mengimbau kepada Kokam agar tidak turut demo.
Tapi, kalau ada yang berangkat juga silahkan. Asal tetap menjaga ketentraman
dengan baik," ujar Zulkifli Hasan di sela-sela pembukaan Tanwir Pemuda
Muhammadiyah I tahun 2016 di Kota Tangerang, Banten, Senin (28/11/2016).
Apalagi, kata
dia, saat ini perkembangan politik nasional seperti ini. Kokam sebagai
organisasi kepemudaan yang intelektual,
harus bisa memberikan contoh atau pencerahan kepada masyarakat.
Bagaimana seharusnya berprilaku yang sesuai dengan Pancasila.
Dan perilaku
Pancasila tersebut, imbuh Zulkifli, tertuang di dalam konsesus empat pilar,
yaitu Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, Nebara Kesatuan Repbulik Indonesia
(NKRI) sebagai bentuk negara, Bhinneka
Tunggal Ika sebagai sistem budaya dan semboyan bangsa Indonesia, serta UUD 45
sebagai konstitusi negara.
"Apabila
Pancasila yang termasuk di dalam konsesus empat pilar tersebut dilakukan dengan
baik, tentu kesejahteraan dan kondisi bangsa ini akan semakin baik,” ucap
Zulkifli.
Dan itu, katanya,
belum bisa terealisasi lantaran sikap sebagian masyarakat yang belum
melaksanakan Pancasila. Sehingga menimbulkan pertikaian karena kepentingan
sesaat. Buktinya, di Indonesia ini masih terdapat 1.119 izin tambang, milik
swasta nasional dan asing. Selain itu, ada juga 260 lebih izin batubara, tetapi
masyarakat tak kunjung memperoleh kesejahteraan. Bahkan masih banyak yang
miskin dan anak-anak yang tidak sekolah.
Apabila
lanjutnya, masyarakat Indonesia bersikap
Pancasila, tentu mereka tidak akan membiarkan rakyat miskin dan tertindas.
Mengingat sikap manusia Pancasilais itu selalu berpihak kepada mereka yang lemah. “Ya jika merujuk pernyataan dari
Ketua MK (Mahkamah Konstitusi-red) , saat ini banyak pemimpin yang mengalami
dis-orientasi. Mereka tidak tahu, untuk apa menjadi pemimpin. Karena yang
mereka pahami hanya mencari kekayaan dan keuntungan pribadi," kata dia.
Buktinya, kata
dia, masih ada pemimpin yang main gusur. Seharusnya sebagai seorang pemimpin
yang Pancasilais mereka tidak seperti itu. Tetapi harus mengajarkan sesuatu
yang mufakat kepada masyarakatnya.
Seperti yang
pernah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, saat menjabat sebagai Walikota
Solo. Ketika akan melakukan penggusuran, katanya, Jokowi mengajak masyarakat
yang akan digusur itu berdialog terlebih dahulu. Bahkan musyawarah itu
dilakukan berkali-kali hingga masyarakat paham dan menerima.
"Jadi di dalam
setiap penggusurannya dulu, Pak Jokowi tidak selalu memberikan ganti rugi.Tapi ganti untung,
sehingga selalu terjadi kata mufakat," ujarnya. (man)
0 Comments