ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Anri Saputra Situmeang: kondisi perekonomian.
(Foto: Istimewa)  
NET -  Organisasi Penimbang Hukum (OPH) menyesalkan atas persetujuan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjungan anggota dan pimpinan DPRD seruluh indonesia.

“Seharusnya Presiden Joko Widodo tidak melakukan persetujuan Rancangan PP yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjungan DPRD itu. Sebab, melihat kondisi perekonomian saat ini belum stabil,” ujar Anri Saputra Situmeang,  Direktur Eksekutif OPH  dalam Siaran Pers yang diterima Redaksi Tangerang net.com, Rabu (7/9/2016).

Hal itu, kata  Anri, bertentangan  dengan upaya  Presiden yang  selalu  memangkas anggaran dengan alasan penghematan. Kini,  mengapa tiba-tiba Presiden ingin menyetujui rancangan tersebut pada akhir tahun ini?

“Saya mengamati seolah-olah pemangkasan anggaran itu tidak sepenuh hati untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seharusnya kenaikan gaji DPRD  sesuai dengan kinerja yang menghasilkan prestasi yang baik untuk dirasakan kepada masyarakat Indonesia secara langsung,” tutur Anri.

Anri Saputra yang mengaku sebagai penggiat anti korupsi itu, mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo pun menimbang secara teliti dalam menaikan gaji dan tunjangan DPRD.  Bukan  semata-mata alasan untuk mensejahterakan anggota dan pimpinan DPRD yang tidak pernah meningkat selama hampir 13 tahun.

Sepatutnya, kata Anri,   anggaran tersebut   diprioritaskan kepada masyarakat langsung dalam segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bukan melainkan anggaran buat kenaikan gaji dan tunjangan DPRD yang prestasi nya belum dirasakan kepada masyarakat langsung.

“Apalagi banyak sekarang  anggota DPRD di Provinsi Banten dibidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi-red)   tersangkut  dugaan tindak pidana korupsi  dalam memuluskan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten. Seharusnya, tugas  DPRD mengawasi anggaran agar tidak disalahgunakan,” ujar Anri Saputra. (*/ril)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top