Berita Terkini

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bawaslu RI Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada 2017

Ketua Bawaslu RI Muhammad: tiga aspek.
(Foto: Istimewa)  
NET - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) 2017. lndeks Kerawanan Pemllu pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

IKP 2017 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam menghadapn pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. "Bawaslu menyusun IKP di 101 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, yang terdiri atas 7 provinsi dan 94 kabupaten dan kota," ujar  Ketua Bawaslu RI  Muhammad kepada wartawan, Senin (29/8/2016), di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Muhammad menjelaskan  IKP 2017 ini mengukur  tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi. Dari ketiga aspek tersebut, dirumuskan menjadi 10 variabel dan 31 indikator.

Menurut Muhammad, hasil pengukuran dan masing-masing aspek, variabel, dan indikator 101 daerah tersebut yang kemudian disusun menjadi IKP 2017. "Pengukuran untuk menghasilkan skor akhir IKP menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara berpasangan (pairwise comparison) setiap wilayah (provinsi atau kabupaten dan kota) satu persatu untuk tiap indikator," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Muhammad, IKP 2017 disusun agar dapat memetakan dan mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada Serentak 2017. lndeks ini akan memudahkan Bawaslu dalam menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan.

Dalam pertemuan ini, hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Jaksa Agung M. Prasetyo. (dade)

Post a Comment

0 Comments