ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga

Hasanudin Bije: BPJS sebuah kemunduran.
(Foto: Istimewa) 
NET -  Jika kebijakan dan peraturan Pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di daerah yang dapat merugikan masyarakat,  maka dewan dan Pemerintah Kota dapat mengambil langkah strategis.

Hal itu disampaikan oleh Penasihat Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia (LKPI) Hasanudin Bije kepada TangerangNET.Com, Minggu (5/6/2016) menanggapi imbauan dari anggota DPRD Kota Tangerang Amarno.

“Kita punya dana yang cukup untuk membiayai pengobatan warga tapi terbentur dengan kebijakan Pemerintah pusat,” ujar Amarno, anggota DPRD Kota Tangerang, Sabtu (4/6/2016).

Banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-red), DPRD Kota Tangerang minta kepada warga menggalang kekuatan untuk memberikan dukungan agar biaya kesehatan ditanggung atau dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bije mengatakan langkah strategis itu adalah buat kesepakatan untuk dibawa ke rapat paripurna di DPRD Kota Tangerang. Isi kesapakatan yang sudah diparipurnakan itu bisa disampaikan ke Pemerintah pusat secara resmi atas nama rakyat dan Pemerintah Kota Tangerang.

Menurut Bije, kebijakan dan keputusan Pemerintah pusat terkait BPJS Kesehatan  secara nasional sebuah kemunduran dalam pelayanan kesehatan buat masyarakat Kota Tangerang. Hal ini karena program pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dijalankan dengan sebutan Multiguna dan Jamkesda yang dilakukan Kota Tangerang  sudah sangat baik dirasakan oleh masyarakat. 

Namun, kata Bije, sejak tanggal 1 januari 2016 sudah tidak  dapat dinikmati lagi. Sebuah layanan dan kebutuhan dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah , rakyat Kota Tangerang sangat disulitkan oleh program yang tidak jelas yang namanya  BPJS.

Bije yang juga mantan anggota DPRD Kota Tangerang menilai sebuah langkah keliru jika dewan dan Pemerintah Kota Tangerang  meminta dukungun tanda tangan rakyat Kota Tangerang  terkait BPJS. “Dewan itu refresentasi rakyat yang sudah mendapatkan mandat sepenuhnya  untuk menjalankan tugas
sesuai dengan fungsinya,” tandas Bije. (ril)

Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top