ads


PPID Provinsi Banten

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga


Oleh Teddy Gusnaidi 

Membaca ada pihak yang melakukan Judicial Review pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait pembatasan jenis laporan pelanggaran.

Membaca ada petisi-petisi penolakan pasal 158 UU No.1 Tahun 2015, terkait pembatasan angka-angka sengketa Pilkada.

Mereka semua menyatakan bahwa tidak adil jika pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Permohonan gugatan Pilkada yang masuk ke MK lebih dari 50 persen. Dan mayoritas masalahnya adalah TSM. Inilah kenapa ada petisi dan uji materi pasal.

Terjadi petisi dan uji materi ini dikarenakan opini yang dikembangkan oleh para pelaku kecurangan yang tidak ingin MK tangani masalah TSM.

Mereka gunakan para pihak untuk menyuarakan di media sehingga membentuk opini untuk menekan MK. Pasal 158 mereka suarakan untuk pembenaran.

Dan konyolnya, hakim MK ikut-ikutan mulai terpengaruh dengan suara-suara pesanan itu. Hakim MK kok bisa termakan opini? Ngawur aja.

Silahkan hakim MK untuk membaca terkait kewenangan mereka yang diperintahkan oleh UU.
Para pihak yang membuat petisi dan melakukan uji materi juga termakan dengan suara pesanan itu. Seharusnya tidak perlu mereka lakukan itu.

Kenapa? Karena di UU No.8 Tahun 2015 itu sudah mengatur bahwa MK WAJIB menangani pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif !

Jadi ngapain harus petisi-petisian dan melakukan Uji Materi pasal 158 UU No.8 Tahun 2015? Pasal di dalam jelas mengakomodir TSM kok.

MK memang hanya diberikan kewenangan untuk tangani perkara penetapan hasil penghitungan suara sesuai pasal 158. Sampai ada detail angkanya juga di pasal tersebut.

Lalu kalau cuma itu kewenangan MK, kenapa saya katakan soal TSM juga wajib diperiksa dan diadili oleh MK? Pasti bingung kan?

Pasal 156 adalah pasal perselisihan hasil pemilihan, beda dengan perselisihan penghitungan suara di pasal 158, kalau perselisihan hasil pemilihan ini ditangani oleh badan peradilan khusus.

Lebih dari 50 persen pasangan calon  (Paslon) kepala daerah mengugat hasil pemilihan karena terjadi dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Artinya, TSM ini digugat ke Peradilan Khusus sesuai perintah pasal 156.

Tapi kenapa sekarang gugatan pelanggaran TSM malah ke MK? Kenapa tidak ke badan Peradilan Khusus? Diperiksa dan diadili di sana?

Ternyata badan Peradilan Khusus itu belum dibentuk, dan sesuai perintah pasal 157 ayat 3, jika belum dibentuk maka ditangani oleh MK.

Artinya apa? Artinya soal TSM sekarang ini menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili. Karena badan Peradilan Khusus belum dibentuk sampai sekarang dan itu perintah UU!

Sudah sangat jelas sekalikan? Jadi tidak perlu ada uji materi dan petisi-petisian. Karena tidak boleh MK menolak "kasus jenis" TSM.

Para corong pesanan pelaku kecurangan, berhentilah menipu di media, karena kalian memanipulasi dan menyebarkan opini yang bisa menyesatkan.

Jadi polemik terkait apakah MK menangani gugatan yang TSM atau tidak sudah terjawab, bahwa MK wajib memeriksa dan mengadili "kasus" TSM.

Terima kasih, semoga bermanfaat bagi para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan ke MK.


Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik.


Tangerang NET

Berita Tangerang Untuk Dunia
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Masukkan Komentar

Ad Inside Post


Top