Waspadai Pemantau Asing Dalam Pilkada Serentak

Baca Juga

Oleh Dodi Prasetya Azhari, SH

Ketua KPU Husni Kamil Manik  melibatkan pemantau-pemantau internasional harus Diwaspadai, karena hal ini bisa saja membuka ruang kepentingan asing di daerah pemilihan. Rencana mengundang baik KPU atau penyelenggara pemilu negara sahabat, kantor perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta serta lembaga-lembaga nasional yang punya perhatian terhadap Pemilu dalam pelaksanaan pesta demokrasi tingkat lokal yang pertama kali dilakukan secara serentak ini. 

Hal ini harus diwaspadai, apakah ini langkah yang tepat?  Jangan sampai pada akhirnya bisa menjadi ruang intervensi ke dalam. Sebab, bisa saja terdapat agenda tersendiri dari pemantau Pilkada asing memanfaatkan momentum Pilkada serentak ini untuk "menjajah" Indonesia yang berujung pada batalnya Pilkada ini atau intervensi terhadap proses pelaksanaan demokrasi di Republik ini. Tolong hal ini dapat menjadi perhatian agar jangan status Pemantau Pilkada oleh lembaga internasional disalahgunakan untuk kepentingan dan tujuan lainnya.

Salah satu ancaman pemantau asing yang dapat mengancam keutuhan bangsa ini. Hal itu adalah menyangkut informasi dan kerahasiaan negara. Di antaranya, masalah daftar pemilih Pilkada yang berisi identitas warga Indonesia. Sebab itu, rasanya ini harus dapat menjadi perhatian publik. Hal ini bisa saja mengancam kedaulatan negara. Saya meminta KPU berkoordinasi dengan Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyikapi dan mengamankan masalah ini.

Dengan memanfaatkan momentum Pilkada serentak ini untuk mencari data dan menanamkan pengaruh. Bahkan tidak mungkin berujung pada pengkondisian bermasalahnya Pilkada.

Pada titik ekstrem mereka bisa mendorong Pilkada batal, jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka, Besar kemungkinan ini merupakan bagian operasi intelijen, bagian cara mengintervensi proses pelaksanaan demokrasi di Republik ini.

Apabila yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar dan berwibawa, maka semua yang dari luar negeri harus diwaspadai, termasuk pemantau Pemilu. Karena bisa saja ada hidden agenda dibalik mereka sebagai pemantau Pemilu.

Indonesia memang sudah merdeka, tapi penjajahan di Indonesia saat ini lebih dilakukan dengan cara penjajahan ekonomi. Bagaimana penguasaan sumber daya alam dilakukan oleh pihak-pihak asing, bukan rakyat Indonesia sendiri. Jadi, kondisi politik nasional di Indonesia juga akan berdampak pada kondisi dan persaingan dengan negara-negara tetangga.

Dengan memanfaatkan momentum Pilkada serentak ini untuk mencari data dan menanamkan pengaruh. Bahkan tidak mungkin berujung pada pengkondisian bermasalahnya Pilkada.

Pada titik ekstrem mereka bisa mendorong Pilkada batal, jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Besar kemungkinan ini merupakan bagian operasi intelijen, bagian cara mengintervensi proses pelaksanaan demokrasi di Republik ini.

Meskipun faktanya kini Indonesia menjadi negara pertama soal demokrasi. Namun, demokrasi ini harus tetap didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Sebab, bagi rakyat Indonesia, apapun dapat dilakukan dalam demokrasi, tapi jangan sampai membuat bangsa dan negara sendiri malah menjadi pihak yang dirugikan.

Demokrasi jangan hanya terlihat bagus di luar saja, tapi juga harus memberi manfaat bagi rakyat sendiri. Jika demokrasi Indonesia terlihat bagus di luar, tapi faktanya Indonesia dikendalikan pihak asing, berarti itu adalah kekalahan telak bagi Indonesia dalam berdemokrasi.

Election visit program akan berlangsung di TPS-TPS di Tangerang Selatan (Tangsel) pada 9 Desember 2015. Menurut informasi bahwa election visit program akan diikuti oleh 112 delegasi yang terdiri atas stakeholders Pemilu, Duta Besar negara sahabat, dan Penyelenggara Pemilu dari Luar Negeri.

Menurut keterangan akan ada 10 dari 30 KPU luar negeri yang diundang, 8 dubes dari 70 dubes, 12 lembaga pemantau dari 21 yang diundang baik dalam maupun di luar negeri, 3 instansi, 11 universitas ditambah media asing dan nasional.  

Jadi, ada 36 lembaga yang berpartisipasi dengan 112 delegasi yang ikut. Perwakilan KPU luar negeri yang sudah konfirmasi hadir, yakni KPU Republik Korea, Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Palestina, Sri Lanka, Tunisia, Thailand, dan Australia. Duta besar yang hadir, antara lain Filandia, Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Amerika Serikat, dan Swiss.  Sementara itu, ada juga keterlibatan LSM atau pegiat Pemilu, antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), International Republican Institute (IRI), USINDO, USAID, dan masih banyak yang lainnya. *

Penulis: Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB)

Tinggal di Kelurahan  Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan